MATARAM, KANALNTB.COM – Aksi teror terhadap komisioner KPK pada 9 Januari lalu merupakan upaya sistematis memasung pemberantasan korupsi. Aksi terror tersebut jelas merupakan musuh bersama yang harus ditangani serius oleh aparat penegak hukum.

“Punggawa KPK telah mengalami teror setidaknya sebanyak 5 kali dan selama ini belum pernah terungkap pelaku aksi terror tersebut. Dikhawatirkan, aksi terror serupa akan terulang terus jika aparat penegak hukum tidak serius mengungkap pelakunya,” ujar koordinator Jaringan Peradilan Bersih (JPB) NTB, Dwi Sudarsono, di sekretariat Samanta NTB dalam diskusi membahas sikap atas teror terhadap pimpinan KPK, Jum’at (11/1).

JPB dalam pandangannya menyampaikan, rangkaian aksi teror tersebut patut diduga kuat terkait dengan koruptor yang melibatkan para pejabat teras dan elit politik. Aksi teror paling fenomenal dialami penyidik senior KPK, Novel Baswedan yang hingga kini belum terungkap pelakunya. Apakah hal ini menjadi sinyal aparat penegak hukum tidak mampu mengungkap aksi teror tersebut?

Kasus teror tidak hanya dialami KPK, lanjut JPB, tetapi juga kerap dialami para pegiat anti korupsi yang bertujuan melemahkan pemberantasan korupsi. Oleh karena itu, Pemerintah dengan segenap apaturnya harus serius bertanggung jawab melindungi KPK dan pegiat anti korupsi.

Korupsi merupakan tindak pidana kejahatan luar biasa. Daya rusak korupsi telah memberikan efek domino dari gangguan perekonomian negara, menghambat upaya penanggulangn kemiskinan, mengancam demokrasi, melemahkan penegakan hukum hingga meruntuhkan kewibawaan pemerintah.

“Kami dari Jaringan Peradilan Bersih NTB meminta pemerintah dan publik harus memberikan dukungan kepada para punggawa KPK dan gerakan anti korupsi. Kami juga dengan tegas menyatakan “Kami tidak takut ancaman KORUPTOR”. Pernyataan ini harus menjadi semangat untuk terus menggelorakan gerakan melawan koruptor dan upaya pelemahan pemberantasan korupsi,” ujar Dwi.

JPB dalam diskusi yang juga dihadiri oleh LBH Reform, Penghubung KY-RI, LSBH-NTB, AJI Mataram, SOMASI-NTB, Grafitasi, LANTERA SOSIAL, Walhi NTB, dan Kabar BUMI menyatakan butir sikap.

Diantaranya, menuntut Pemerintah serius mengungkap kasus teror para punggawa KPK yang selama ini belum terungkap. Selanjutnya, menuntut Pemerintah memberikan jaminan keamanan yang memadai terhadap KPK dan pegiat gerakan anti korupsi. Kemudian, mendesak elit-elit politik menjadi bagian dari gerakan anti korupsi dan melawan aksis terror KPK. Terakhir, melawan segala bentuk terror dan intimidasi terhadap KPK dan pegiat gerakan anti korupsi. (dex)

0
0%
like
0
0%
love
0
0%
haha
0
0%
wow
0
0%
sad
0
0%
angry

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here