LOMBOK UTARA, KANALNTB.COM – Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Lombok Utara (KLU) Ardianto sangat mengapresisasi keberanian kepala Bappeda untuk mengkritisi sejumlah kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkup Pemda KLU, khususnya Kominfo.

Menurutnya, kritikan tersebut merupakan keberanian yang sangat langka terjadi. Kritik antar eksekutif. Hal itu juga secara tidak langsung menggambarkan bahwa pemerintah sudah mulai menunjukan objektifitasnya dan terbuka dengan persoalan-persoalan di SKPD.

“Kenapa saya katakan sudah mulai terlihat objektifitas, karena seperti yang dilakukan kepala Bappeda untuk mengkritisi Kominfo itu merupakan keberanian langka. Saya yang dinilai selalu melawan pemerintah karena saya selalu memberikan kritikan, padahal banyak hal yang saya berikan, seperti apresiasi tapi tidak dilihat,” ungkap Adrianto kepada wartawan, Selasa (8/1).

Dikatakannya, pihaknya melihat, dengan keberanian mereka mengangkat persolan itu merupakan tanda-tanda adanya objektifitas yang ada lingkup pemerintahan KLU. Oleh sebeb itu, dengan terjadinya kritikan itu pihaknya berharap ini adalah pintu masuk untuk melakukan perbaikan.

“Jika tidak mau mengakui lingkup sendiri dan tidak mau mengkritik lingkup sendiri maka itu tidak ada niat baik untuk memperbaiki. Makanya saya bilang hal ini tidak hanya bisa dilakukan Bapedda saja, tapi seluruh lingkup pemerintah,” harapnya.

“Satu niatnya itu adalah untuk perbaikan, karena bagaimana kita mau memperbaiki sesuatu kalau tidak ada masalah yang menjadi kekurangan,” imbuhnya.

Politisi Hanura itu menegaskan bahwa pihaknya sepakat dengan apa yang disampaiakan Kepala Bappeda tentang kinerja Kominfo. Disana, lanjutnya banyak sekali kegiatan seperti pengadaan tanah untuk pembangunan tower, pengadaan running teks yang tidak jelas juntrungannya.

“Kominfo kan saat ini perannya sangat dibutuhkan untuk tahu link-link masyarakat dan dia juga harus tahu akun-akun masyarakat yang berkaitan dengan pembangunan. Sehingga meraka bisa mendapatkan informasi.
Jangan hanya pengadaan running teks saja yang di fokuskan dan itu pun tidak nyala-nyala,” katanya.

Tidak hanya Dinas Kominfo yang menjadi sorotan dewan, dinas lain seperti DLHPKP kata Adrianto juga harus diberikan kritikan karena menurutnya kinerja dan sebagian program yang dicanangkan LH banyak yang tidak tuntas.

“DLHPKO itu juga harus dikritik karena sebagian besar programnya tidak ada yang bisa berjalan kecuali dengan merubah-merubah dan merubahnya saja. contoh saja, program pembuangan puing tidak tuntas dan tidak selesai sampai sekarang,” nilai dewan yang selalu vokal menyoroti kebijakan eksekutif ini.

Selain itu, sambungnya, masalah MCK 2017 kalau tidak dipaksakan untuk dirubah pasti tidak akan selesai. Kemudian pengadaan sanitasi dan air bersih 2018 juga belum rampung. Maka perlu dievalaluasi juga,” demikian Ardianto.(Eza)

4
100%
like
0
0%
love
0
0%
haha
0
0%
wow
0
0%
sad
0
0%
angry

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here