LOMBOK TENGAH, KANALNTB.COM – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lombok Tengah (Loteng) mulai mengusut kasus dugaan tindak pidana korupsi dana insentif marbot di kecamatan Praya Barat Daya.

Pengusutan sudah sampai tahap pemeriksaan terhadap sejumlah pegawai yang menangani dana insentif marbot tersebut.

“Dalam waktu dekat ini juga kami akan panggil camat Praya Barat Daya,” ungkap Sekda Loteng, HM Nursiah, Selasa (8/1).

Pemanggailan camat ini, kata Nursiah, dimaksud untuk mencari tahu penyebab belum mencairkan dana insentif tersebut. Apalagi, informasi yang didapat belum diberikan dana insentif tahap terakhir (tahap ketiga.red). Disatu sisi, kini sudah masuk tahap pencairan ke empat.

“Kami masih telusuri, siapa oknum yang berani berbuat itu,” katanya.

Kemudian, apapun alasan oknum tersebut nanti, entah karena hilang lantas tidak memberikan ke marbot atau pun alasan lainnya, ia tidak mau tahu. Terpenting oknum tersebut harus mengganti dan memberikan tunggakan insentif yang belum terbayarkan.

“Tidak hanya itu, kami juga akan berikan sanksi kepada oknum tersebut,” ancamnya.

Sanksi yang diberikan tegas Nursiah, bisa berupa sanksi penurunan pangkat, jabatan hingga sanksi pemecatan. Karena, oknum yang melakukan perbuatan ini sudah tidak bisa ditolerir lagi. Apalagi, ini sudah mencoreng niat dan nilai nawacita pemerintah daerah dalam mensejahterakan marbot, walaupun nilainya masih belum maksimal.

“Kami juga tidak akan menghalangi aparat penegak hukum, bila melakukan pengusutan. Malah itu lebih bagus, aparat penegak hukum juga melakukan penyelidikan,” ujarnya.

Sebagaimana diketahui kata Nursiah, insentif marbot ini diberikan sebagai tanda hormat dan terima kasih pemerintah daerah terhadap para marbot yang telah memakmurkan masjid dan musholla. Memang tidak sebarapa diberikan, saat ini pemerintah daerah hanya mampu memberikan Rp 200 perbulan. Itu diberikan per triwulan, sehingga marbot harus menerima Rp 600 per triwulan.

Kemudian, sistem pencairannya dilakukan melalui kecamatan. Hanya saja, di kecamatan Praya Barat Daya bermasalah. Sedangkan yang lainnya berjalan lancar. Sehingga, ini bukan sistem yang salah, melainkan oknum yang berbuat salah terhadap sistem tersebut.

“Pokoknya kasus ini harus tuntas,” tegasnya. Sementara, persoalan ini menuai sorotan tajam dari Ketua Komisi II DPRD Loteng, Samsul Qomar.

“Kami minta Pemda segera selesaikan kasus ini,” pintanya.

Apalagi, persoalan ini, ia menduga ada permainan yang dilakukan oleh pihak camat dan oknum di bagian Kesra. Soalnya, informasi yang didapat kini semua marbot se-kecamatan Praya Barat Daya disuruh ke bagian Kesra mengambil insentif tahap keempat. Ironisnya, marbot malah diminta tanda tangan SPJ untuk tahap ke 2 dan 3 juga. Disatu sisi, marbot belum terima insentif tahap dua dan tiga.

“Ini kan aneh, orang belum diberikan insentifnya malah disuruh tanda tangan duluan,” katanya.

Untuk diketahui juga, bukan tahap terakhir yang belum diberikan, melainkan mulai tahap dua dan tiga yang belum diberikan. Marbot hanya terima tahap satu saja, yakni Rp 600 ribu. Sedangkan, uang yang telah dicairkan kecamatan ke bagian Kesra sebanyak Rp 103 juta. Sedangkan, jumlah marbot di Praya Barat Daya sebanyak 86 orang di 11 desa.

“Lantas kemana sisa dana itu,” heran Samsul Qomar.

Apalagi kini kata Samsul Qomar, camatnya sudah mulai cari cara. Malah, camat telah mengumpulkan semua Kades dan meminta kades yang menanggulangi kekurangan dana insentif marbot. Tidak hanya itu, informasinya, camat juga meminta kades untuk membujuk marbot agar mau menandatangani SPJ, dengan janji uang akan diberikan belakangan.

“Intinya kasus ini harus diproses,” tegasnya. (Hiz)

0
0%
like
0
0%
love
0
0%
haha
0
0%
wow
0
0%
sad
0
0%
angry

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here