LOMBOK UTARA, KANALNTB.COM – Sebanyak 4083 orang masyarakat di Kabupaten Lombok Utara (KLU) terancam tidak dapat menyalurkan hak pilihnya pada Pileg dan Pilpres 2019 mendatang.

Hal tersebut dikarenakan ribuan masyarakat ini tidak memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP). Sementara, syarat utama untuk dapat menyalurkan hak pilih (wajib pilih) adalah harus memiliki KTP.

“Dari hasil koordinasi kami dengan pihak Dukcapil ada sekitar 4083 orang yang tidak memiliki KTP,” beber Ketua Bawaslu KLU Adi Purmanto SE kepada wartawan, Sabtu (1/12).

Adi mengungkapkan, dari hasil koordinasi dengan Dukcapil, tercatat total DPT (Daftar Pemilih Tetap) yakni sebanyak 7492 jiwa. Kemudian pihaknya langsung melakukan singkronisasi data dengan DPT HP (Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan). Dari hasil singkronisasi itu pihak Dukcapil mengakui ada sekitar 4083 orang yang tidak memiliki KTP.

“Pernyataan pihak Dukcapil itu ada 4083 orang yang tidak memiliki KTP, tapi ada dan masuk dalam DPT HP. Ada memang yang memiliki KTP, bahkan sudah ada yang meninggal dan sudah domisili juga,”katanya.

Oleh sebeb itu, berdasarkan temuan itulah yang nanti akan menjadi rekomendasi Bawaslu kepada KPU Lombok Utara agar segera ditindaklanjuti.

“Setelah hasil itu direkomendasikan, angka yang 4083 itu ternyata yang tidak memiliki KTP itu adalah sekitar 2800 orang, nah dari jumlah itu kami juga Meminta kepada KPU untuk segera berkoordinasi dengan Ducapil, agar warga-warga ini segera dibuatkan KTP,”pintanya.

“Tetapi, apabila sampai pleno nanti belum bisa dibuatkan KTP oleh Ducapil, maka dia harus keluar dari DPT HP ,”sambungnya.

Maka dari itu pihaknya meminta kepada KPU untuk terus aktif melakukan koordinasi dengan Ducapil agar bagaimanapun caranya persoalan angka yang 2800 ini bisa cepat terselesaikan .

“Yang menjadi kekhawatiran kita warga-warga ini nanti tidak bisa memilih, karena syarat untuk dapat wajib pilih adalah harus memilki KTP,”cetusnya.

Menurut Adi dengan timbulnya persoalan ini, inilah bagaimana dapat dilihat peran dari Dukcapil itu sendiri agar bisa memfasilitasi angka 5000 seperti bahasannya.

“Tetapi dari informasi kita terima formulir di Dukcapil tidak ada, lalu bagaimana 2800 masyarakat yang belum ini, itu harus segera dituntaskan, Kalaupun misalnya dari ducapil itu bisa memfasilitasi diluar dari tanggal penyempurnaan DPT HP, bisa bisa saja dia didaftarkan jadi pemilih tambahan,”tandasnya.

Cuman pihaknya berharap yang namanya ada di DPT HP harus di segerakan untuk dibuatkan KTP, karena Bawaslu pusat sudah memberikan tenggat waktu untuk pengeksekusian data sekitar 30 hari. Sementara penyempurnaan menurut SE KPU Pleno ditingkat kabupaten/kota mulai tanggal 5 sampai dengan 10 Desember 2018.

“Itu harus segera dituntaskan sampai 10 Desember ini, kalau bisa angka yang 5000 itu diselesaikan juga,”pungkasnya.(Eza)

0
0%
like
0
0%
love
0
0%
haha
0
0%
wow
0
0%
sad
0
0%
angry

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here