MATARAM, KANALNTB.COM
Wakil Ketua Komisi V DPRD NTB H MNS Kasdiono menilai UMP (Upah Minimum Provinsi) pekerja di NTB masih dibawah UMP dan itu hanya menjadi pajangan apabila kabupaten kota tidak segera menetapkan UMK (upah minimum kabupaten).

“Masalahnya UMP hanya pajangan, kita dorong kabupaten membuat UMK, segera kabupaten mengajukan ke Gubernur kemudian dikaji oleh dewan pengupahan daerah, ada tidak aturan yang dilanggar,” katanya, Rabu (7/11)

Hal yang harus mendesak dilakukan apabila ada perusahan yang komplain supaya segera bersurat ke gubernur. “Harus segera buat UMK, paling tidak jangan dibawah UMP, yang keberatan bersuratlah kepada Gubernur diajukan melalui disnaker,” katanya.

Menurutnya yang berlaku adalah UMK bukan UMP. Walaupun ditemukan kabupaten kota yang tidak membuat. “Yang berlaku itu UMK, bukan UMP, kalau ada kabupaten yang tidak punya UMK maka dia ikut UMP tapi itu jarang sekali pasti kabupaten membentuk UMK,” katanya

Kasdiono mempertanyakan Benarkah UMP yang kita sahkan, dapat digunakan tahun lalu Rp1,8 juta dan sekarang Rp 2 juta lebih. Yang sekarang bagaimana kesepakatan antara pengusaha dengan pekerja. Artinya mereka masih ada yang memerlukan lapangan kerja, sehingga dengan kondisi apapun mereka harus ikuti.
Dia menduga selama ini masih ada gaji yang diberikan dibawah UMP.

“Dugaan saya seperti itu, perangkatnya harus bekerja dengan baik, itu tugas pengawas ketenagakerjaan, karena sudah diambil alih oleh provinsi,” katanya.(Pur)

0
0%
like
0
0%
love
0
0%
haha
0
0%
wow
0
0%
sad
0
0%
angry

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here