LOMBOK TENGAH, KANALNTB.COM – Pesan Kejaksaan kepada Gubernur NTB, Dr Zulkieflimansyah tentang banyak kepala desa yang akan tersangkut kasus hukum terkait ADD bukan isapan jempol, Kamis (1/11). Informasinya mulai tampak nyata dengan adanya tiga desa di Lombok Tengah saat ini sedang dalam tahap proses pemeriksaan.

Bahkan satu diantaranya sudah naik tahap penyidikan dan menjadi tersangka.
“Dalam waktu dekat ini, satu Kades di Pujut segera ditetapkan tersangka,” ungkap Kepala Kejari Loteng, Ely Rahmawati, Senin, (5/11).

Kejaksaan Negeri (Kejari) Lombok Tengah saat ini tengah mengusut penyalahgunaan ADD dan DD di 127 desa se Lombok Tengah. Ada tiga desa yang sudah masuk dalam proses penyelidikan.

Langkah tersebut diperlukan setelah ditemukan adanya dugaan penyimpangan ADD dan DD sekitar 300 juta. Salah satunya, di pengerjaan pengadaan barang dan jasa, seperti pembangunan sumur bor. “Intinya ada beberapa pengerjaan yang tidak sesuai,” terangnya.

Dijelaskan Ely, yang lainnya juga seperti desa Dakung kini sudah masuk laporannya. Tapi yang satunya lagi, Ely enggan beberkan. “Kalau yang satunya, di tunggu saja. Kalau dibeberkan nanti hilang barang buktinya,” jelasnya.

Sedangkan, pihaknya tidak menginginkan ada kades yang terjerat hukum. Sehingga, untuk meminimalisir adanya kades yang masuk proses hukum, pihaknya akan lakukan sosialisasi. Dan Alhamdulillah, itu sudah direspon oleh Forum Kades Loteng. “Rencananya awal Januari, selesai dilantik kades baru,” tukasnya.

Sebagaimana diketahui, kejaksaan sudah menangani perkara hukum sejumlah desa, hingga ada yang mendekam di jeruji besi. Seperti mantan kades Mujur, Landah, Lekor, dan lainnya.(Hiz)

2
9%
like
0
0%
love
15
71%
haha
0
0%
wow
4
19%
sad
0
0%
angry

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here