LOMBOK TENGAH, KANALNTB.COM
Kejaksaan Negeri (Kejari) Lombok Tengah didesak segera tuntaskan kasus dugaan korupsi Alokasi Dana Desa (ADD) Dakung tahun 2015. Pasalnya, kasus tersebut telah lama mengendap hampir tiga tahun. “Ini salah satu bukti Kejaksaan dan Inspektorat tidak serius menangani persoalan Dakung. Jadi patut dipertanyakan,” ungkap Korlap Agus ketika menggedor Kejari Loteng, Senin (5/11).

Selain itu, ia menuntut agar oknum Kepala Desa (Kades) segara diproses. Bila perlu ditangkap. Karena, indikasi korupsi yang telah dilakukan cukup besar, sekitar Rp 360 juta. Salah satu indikasi yang dilakukan, pengerjaan rabat senilai Rp 57 juta dan 70 juta tidak sesuai spek. Selain itu, hibah mushola dan masjid yang tidak pernah diberikan, yang nilainya bervariasi mulai dari Rp 3-6,500 juta. Kemudian, pembukaan jalan di dusun Batu Tepung senilai Rp 70 juta tidak sesuai dengan spek. “Belum lagi pengerjaan polindes dan rehab kantor desa senilai Rp 500 juta. Tapi buktinya, hanya kayunya diganti,” kata Amrun warga Dakung.

Hal yang sama juga disampaikan Rusman, Dugaan kasus korupsi ADD itu telah dilaporkan tahun 2016 lalu. Namun informasi yang diterima laporan itu tidak ada temuan, padahal hingga saat ini belum pernah dilakukan audit dalam kasus tersebut. “Kami hanya ingin kejelasan,” ucapnya.

Untuk itu, kata Andi, mereka meminta kepada Bupati untuk tidak melantik Kades Dakung. Karena, kasusnya belum selesai ditangani. “Kami minta Inspektorat dan Kejaksaan bekerja secara independen, transparan dan akuntabel sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku,” tegasnya.

Sementara, Kepala Kejarri Loteng, Ely Rahmawati berkomitmen untuk memproses desa Dakung. Tapi, ia meminta waktu, karena kasus korupsi membutuhkan waktu cukup lama.
“Bila ada bukti, kami pasti tindak,” katanya.
Intinya, percayakan kepada petugas. Ia meyakinkan pihaknya tidak akan tebang pilih. Selama ada bukti dan dokumen, pasti ditindaklanjuti. “Kami selalu terbuka. Kalau ada bukti baru silahkan laporkan ke kami,” terangnya.

Sedangkan, Inspektur Inspektorat Loteng, L Aswantara mengatakan, persoalan Dakung pihaknya akan meminta BPKP untuk melakukan audit. “Dalam waktu dekat ini kami akan bersurat ke BPKP. Jadi mari bersabar menunggu hasil audit dari BPKP,” tukasnya.(Hiz)

0
0%
like
0
0%
love
0
0%
haha
0
0%
wow
0
0%
sad
0
0%
angry

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here