MATARAM, KANALNTB.COM
Ketua Komisi III DPRD NTB H Johan Rosihan mengancam akan membekukan dana Badan Promosi Pariwisata Daerah (BPPD) dalam APBD 2019 menyusul berlarut-larutnya kisruh kepengurusan di lembaga itu.

“Nanti pas pembahasan anggaran, saya akan sampaikan di Badan Anggaran (Banggar) agar BPPD tidak mendapat dana di APBD 2019,” tegas Ketua Fraksi PKS DPRD NTB, Selasa(6/11)

Menurutnya, wacana membekukan anggaran BPPD itu, dipicu pernyataan Ketua KPU NTB yang menyebutkan jika lembaga ini tidak wajib dibiayai oleh APBD, sehingga pencalonan Fauzan Zakaria bisa lolos dalam Pileg 2019. Padahal, Bawaslu NTB telah meminta Fauzan untuk mundur dari jabatannya.
“Kalau dana hibah ke BPPD ini kita moratorium. Kira-kira masih rebutan apa ndak ya. Apalagi kata KPU, BPPD itu lembaga tidak wajib dibiayai oleh APBD,” katanya.

Untuk itu, Johan, menegaskan pihaknya perlu bersikap atas kisruh kepengurusan di BPPD NTB itu. Sebab, kisruh kepengurusan antara kubu Ketua Fauzan Zakaria yang kini maju sebagai calon legislatif (Caleg) dan pengurus inti lainnya, dikhawatirkan berdampak terhadap program pemulihan pariwisata NTB pascagempa.

Karena itu, sambungnya, cara efektif untuk meredakan kepentingan antara kedua kubu, pilihannya adalah tidak memberikan dana pada lembaga itu.

“Bagaimana, program pemulihan pariwisata kita bisa jalan, jika antar pengurusnya terus kisruh dan konflik. Malulah seharusnya,” kata Johan.

Karena itu, ia berharap Komisi II DPRD NTB selaku leading sektornya bisa menyikapi dan mencermati dinamika yang terjadi di kepengurusan BPPD, sehingga dana yang mereka peroleh dari APBD bisa dipindahkan ke program lainnya yang lebih bermanfaat.

Sementara itu, anggota Komisi II DPRD NTB Made Slamet, mengaku setuju dengan rencana membekukan dana BPPD itu.
“Kita akan meminta ini untuk dipending dulu supaya tidak menjadi masalah di kemudian hari,” terangnya.

Ia menilai, kisruh yang terjadi di tubuh BPPD NTB itu secara tidak langsung mencoreng citra pariwisata NTB di tengah upaya pemerintah daerah memulihkan sektor pariwisata pasca bencana gempa bumi.

“Dari awal kita sudah meminta agar Ketua BPPD mundur dari jabatannya. Tapi rupanya tidak. Akhirnya timbul pro kontra di masyarakat terkait statusnya sebagai caleg. Apalagi boleh dikatakan selama menjabat atau sebelum menjabat kiprahnya di pariwisata tidak pernah terlihat,” tegasnya.(Pur)

0
0%
like
0
0%
love
0
0%
haha
0
0%
wow
0
0%
sad
0
0%
angry

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here