General Scrap di PT AMNT yang masih belum bisa diangkut. (Foto:ist)

MATARAM, KANALNTB.COM – Kasus jual beli scrap (bahan bekas tambang) PT AMNT yang diduga merugikan pengusaha asal Surabaya, Budi Haryanto terus berlanjut.

Terlebih setelah setelah sejumlah media mengangkat kasus ini ke publik, namun pihak PT AMNT justru terkesan acuh dan tak memberikan respons.

Pakar Hukum Universitas Mataram (Unram), Dr Lalu Wira Pria Suhartana menegaskan, kasus ini bisa menjadi peluang pengusaha untuk melakukan upaya hukum terhadap AMNT, termasuk melalui laporan pidana.

“Perjanjian itu kan sudah lama terjadi dan itu scrap sudah dibayar seluruhnya. Artinya tidak berpengaruh pada pergantian perusahaan, karena barang itu sudah jadi hak pembeli. Dalam hukum tinggal serah terimanya saja,” kata Dr Wira.

Ia mengatakan, jika ada upaya menghalangi dari AMNT maka pengusaha bisa melakukan upaya hukum.

Bagina Scrap. (Foto:ist)0

AMNT bisa dipidanakan jika memenuhi unsur bahwa barang yang dibeli pengusaha ternyata menyusut volume dan nilainya sehingga menimbulkan kerugian bagi pengusaha.

Wira mengatakan, dalam kasus ini pembelian barang sudah bisa dianggap selesai, karena sudah dibayar seluruhnya sesuai kontrak.

“Secara hukum sudah selesai, sudah ada jual beli, dan tinggal serah terimanya saja. Kalau tidak ada itikad baik dan ada upaya dihalangi ya bisa dilaporkan pidana, sebagai menguasai barang yang menjadi hak orang lain,” kata Wira.

Sementara itu, dihubungi terpisah, Budi Haryanto menegaskan, pihaknya tidak akan mempidanakan AMNT dalam kasus ini.

Namun upaya yang akan dilakukan adalah menggeret AMNT ke Pengadilan Niaga.

“Kami tidak akan pidanakan meskipun celah untuk itu ada. Tapi kami akan membawa (kasus) ini ke Pengadilan Niaga, biar sekalian kita pailitkan AMNT,” tegas Budi.

Menurut Budi, pihaknya sudah mendatangkan kapal untuk mengangkut scrap yang sudah menjadi miliknya.

Namun ada dugaan AMNT sengaja menghalangi dengan cara tidak memberi kesempatan kapal tersebut masuk ke pelabuhan Benete di dalam kawasan AMNT.

Sebab dermaga itu merupakan terminal khusus (Tersus). Dengan status tersus itu segala aktivitas kapal tanpa izin dari AMNT akan dianggap penyusup atau perompak.

“Jadi regulasi dalam kontrak (dengan AMNT) itu memberatkan pembeli. Mentang-mentang mereka bernaung di terminal khusus dan objek vital untuk Pelabuhan Benete,” katanya.

Menurut Budi, label Tersus Pelabuhan Benete menjadi cara AMNT menghalangi pihaknya mengambil sisa scrap.

“Mereka (AMNT) sengaja mendahulukan operasional (kapal) mereka, dan tidak memberikan izin pada kapal kami, padahal kami hanya mau mengangkut barang milik kami,” katanya.

Sebelumnya diberitakan, AMNT dinilai telah sengaja “menyendera” scrap (barang bekas tambang) yang sudah dibeli oleh mitra pengusaha.

Budi selaku pembeli barang bekas (Scrap) milik PT Amman Mineral Nusa Tenggara (AMNT) mempersoalkan sikap perusahaan tersebut, yang hingga kini belum juga beritikad menyerahkan untuk proses pengangkutan.

Ia menjelaskan, sebelumnya pihaknya bekerjasama dengan PT Sinar Tubalong Mandiri (PT STM) dalam bentuk kontrak untuk pembelian scrap di tahun 2015 silam.

Saat itu PT AMNT masih bernama PT Newmont Nusa Tenggara (NNT).

“Karena ada ketentuan di sana memberdayakan perusahaan lokal, maka saya melalui PT STM kemudian membuat kesepakatan dengan PT Newmont waktu itu membeli barang barang bekas,” katanya.

Barang bekas dimaksud diantaranya jenis Grinding Ball bekas, General Scrap, Kabel bekas, Conveyor Belt bekas.

Perjanjian itu tertuang dalam kontrak nomor SA 1503/001 pada tanggal 1 Desember 2015.

Pasca kontrak dibuat, papar Budi, pihaknya membeli barang bekas tadi dengan kuantitas 7.000 ton dengan harga Rp1.100 per Kg.

Sehingga jumlah total yang dibayarkan oleh Budi mencapai Rp7,8 Miliar lebih.

Pengangkutan pertama tahun 2016 untuk 4.553 ton dengan harga barang Rp5,13 Miliar lebih.

Sementara sisa barang bekas sebanyak 4.800 ton dengan nilai Rp2,75 Miliar lebih, akan diangkut pada tahun 2017.

Tapi masalah terjadi di tahun 2017, sejak PT NNT berubah manajemen menjadi PT AMNT.

“Namun saat akan mengangkut yang sisanya, muncul surat dari PT AMNT tanggal 14 Mei 2018 yang terkesan menghalangi upaya kami mengangkut barang bekas sisa tahap kedua,” jelasnya.

Dalam surat itu, kata Budi, pihak PT AMNT berpegang pada perjanjian bahwa kontrak berakhir tanggal 30 Juli 2017.

“Saat saya akan mengambil barang tahun yang sama melalui PT STM, tiba-tiba pihak perusahaan menyampaikan berbagai alasan,” katanya.

Melalui email surat yang diterima tanggal 14 Mei 2018, pihak PT AMNT justru memberikan opsi berbeda.

Pertama, PT AMNT menawarkan uang Rp 2,7 Miliar yang sudah dibayarkan untuk barang bekas itu dikembalikan utuh, ditambah bunga deposito per tahun.

Opsi kedua, sisa barang bekas yang belum diangkut sebanyak 4.800 ton tetap bisa diambil dengan syarat, pihak PT STM bisa menunjukkan dokumen yang diperlukan untuk pengangkutan seperti Izin Pemuatan Barang (IPB) bisa dilengkapi.

Pada penutup surat, PT STM diberi batas waktu sampai 28 Mei 2018 untuk menyatakan sikap.

Jika tidak ada respon, maka dianggap memilih opsi pertama, uang dikembalikan.

Toh, sampai saat ini belum ada realisasi dari pihak PT AMNT terhadap opsi yang mereka berikan sendiri.

“Sehingga walau pun ada surat itu, saya tetap kirim kapal untuk angkut barang bekas itu dan nyandar di Pelabuhan Benete. Namun sampai dengan tanggal 10 November 2018 setelah 12 hari parkir, hak kami seperti dihalang halangi,” kata Budi.

Budi menekankan, pihaknya tidak ingin ada opsi lain. Ia hanya ingin barang bekas bisa diangkut, karena sudah menjadi haknya.

“Artinya, saya tetap menjalankan opsi kedua bahkan sebelum diberi pilihan karena dokumen saya sudah tidak ada masalah. Buktinya, pengangkutan pertama sudah selesai IPB dan dokumen lainnya dan sudah bayar pajak 2 persen ke negara,” tukasnya.

Lagipula, papar Budi, kalau pun opsi pertama yang berlaku, nyatanya sampai dengan Oktober 2018 uang yang dijanjikan PT AMNT pun tak kunjung direalisasikan.

“Sampai saat ini dua opsi itu tak dijalankan itu tak direalisasikan baik dalam bentuk penyerahan sisa barang bekas maupun dalam bentuk pengembalian uang,” katanya.

Akibat gagal mengangkut material itu, Budi mengaku mengalami kerugian moril dan materiil.

“Saya harus menanggung rugi sewa kapal Rp490juta, belum lagi harus membayar maintenance dan ABK. Belum lagi harus sewa sandar Rp25 juta per hari. Kapal terpaksa saya kembalikan kosong,” katanya.

Budi menegaskan, pihaknya mendesak manajemen PT AMNT untuk menyelesaikan masalah ini.

Sebab, jika dikalkulasi total, sebagai pengusaha kelas menengah, ia sudah mengalami kerugian hampir sebesar Rp50 Miliar.

“Yang kami ingin hanya itikad baik perusahaan (AMNT). Tapi kalau memang berlarut-larut, maka kami tidak ada pilihan selain mengajukan gugatan ke Pengadilan Niaga lewat institusi BKPM,” tegasnya. (Pur)

0
0%
like
0
0%
love
0
0%
haha
0
0%
wow
0
0%
sad
0
0%
angry

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here