LOMBOK TENGAH, KANALNTB.COM – Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) terus menyisakan masalah. Mulai dari tahapan penjaringan hingga H-1 pencobolosan. Dimana, ditemukan banyak warga terancam hilang hak pilihnya, karena tidak masuk dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT).

Entah ini faktor aturan yang dibuat Pemkab Loteng terlalu ribet dan berbelit-belit atau kesalahan dari panitia Pilkades yang tidak maksimal menjalankan aturan dan verifikasi terhadap DPT?.

Kuasa hukum calon kades nomor urut satu di desa Ungga, Muhammad Afriadi Abdi Negara mengatakan, dari hasil rapat koordinasi di tingkat desa, terkait pembahasan DPT, ternyata ditemukan banyak nama warga tidak terdaftar. Sehingga sekitar 250 orang di desa Ungga terancam hilang hak pilihnya. Karena, sesuai dengan Perbup yang disalah satu pasalnya berbunyi, yang boleh menggunakan hak pilihnya adalah warga yang terdaftar di DPT. “Dalam hal ini panitia pelaksana Pilkades lepas tangan dan menyerahkan ke dinas PMD,” katanya.

Oleh sebab itu, pihaknya telah mendatangi dinas PMD untuk mempertanyakan persoalan tersebut. Namun, ketika itu dinas PMD telah mengeluarkan surat edaran yang isinya, bagi warga yang tidak terdaftar di DPT bisa menggunakan hak pilihnya.

“Sekarang warga telah bisa menggunakan hak pilihnya,” tandasnya.

Sementara, ironisnya surat edaran dibuat dan diterbitkan H-1 pencoblosan. Itu pun Pemkab Loteng buat SE setelah ada gejolak di masyarakat. “Intinya warga sudah bisa menggunakan hak pilihnya sesuai dengan SE nomor 141/1661/DPMD/2018 tentang pemilih dalam pemungutan suara pada pemilihan kepala desa serentak tahun 2018 yang telah diterbitkan,” ungkap Kabag Hukum Setda Loteng, H Mutawalli, SE, Selasa (23/10).

SE Bupati Lombok Tengah. (Foto: kanalntb.com/hiz)

Kemudian kata Mutawalli, yang diterbitkan itu isinya memerintahkan panitia pelaksana Pilkades untuk memasukkan wajib pilih yang belum terdaftar sebagai pemilih dalam DPT pilkades serentak. Selain itu, wajib pilih yang akan dimasukkan dalam DPT harus memenuhi ketentuan pasal 13 ayat (2) Perda nomor 1 tahun 2016 tentang penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan desa dan ketentuan pasal 2 ayat (2) perbup nomor 8 tahun tahun 2018 tentang pedoman pemuktahiran data dan daftar pemilih dalam rangka Pilkades serentak di Loteng. Selanjutnya, batas jumlah penambahan DPT sebagaimana pada point 1 disesuaikan dengan ketersedian surat suara. Dilanjut, penetapan DPT sebagaimana dimaksud pada point 1 dilaksanakan sesuai mekanisme penetapan DPT melalui rapat pleno penetapan DPT yang dihadiri oleh calon kades. “Bagi pemilih tambahan yang terdaftar dalam DPT sebagaimana dimaksud pada point 1, dapat menggunakan hak pilihnya setelah pukul 13.00 wita,” jelasnya. (Hiz)

0
0%
like
0
0%
love
0
0%
haha
0
0%
wow
0
0%
sad
0
0%
angry

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here