LOMBOK UTARA, KANALNTB.COM – Mencuatnya pemberitaan tentang dugaan kasus permintaan “Fee” proyek yang disinyalir terjadi DPRD KLU dan Lobar membuat kalangan legislatif harap – harap cemas.

Saat di konformasi wartawan terkait hal tersebut, sejumlah anggota dewan di DPRD KLU lebih memilih no coment dan enggan memberikan tanggapan tetapi, hanya ada satu orang yang bersedia angkat bicara yakni Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Lombok Utara (KLU) Ardianto, SH. Ia menyatakan dukungan terhadap pihak Kejaksaan untuk mengusut dugaan kasus permintaan “Fee” proyek tersebut.

“Kita atensi apa yang disampaikan Kejaksaan dan seluruh aparat penegak hukum,”ungkapnya.

Dikatakannya, sesuai dengan pertimbangan yang sama dengan kejari, terhadap dugaan adanya pelanggaran dan dugaan fee proyek mungkin tidak hanya di kalangan DPRD Lobar dan KLU saja tetapi, tidak menutup kemungkinan hal serupa juga dilakukan di lembaga lain dan bahkan di semua kabupaten/kota.

Ia menambahkan, penegakan hukum dan pengawasan terhadap kinerja pejabat daerah adalah bentuk tanggung jawab aparat, oleh sebab itu pihaknya menyakini bahwa statemen yang di lontarkan kejaksaan pasti mempunyai dasar yang jelas.

“Saya yakin Jaksa tidak asal bicara. Indikasi itu mencuat pasti dari hasil laporan dan informasi intel maupun warga, bisa saja ada dugaan-dugaan yang melibatkan pejabat eksekutif dan legislatif,” tandasnya.

Sebelumya diberitakan, peraktik permintaan Fee proyek tersebut terjadi di tiga legislatif yang termasuk dalam wilayah yang kejari yakni kota Mataram, Lobar dan KLU. (Eza)

0
0%
like
0
0%
love
0
0%
haha
0
0%
wow
0
0%
sad
0
0%
angry

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here