LOMBOK TENGAH, KANALNTB.COM
Kejaksaan Negeri (Kejari) Lombok Tengah didesak segera menetapkan tersangka kasus proyek bantuan benih kedelai tahun 2017. Pasalnya, kasus ini dinilai berlarut-larut dan penanganannya lelet. “Kami minta Kejari segera tetapkan tersangka,” ungkap pembina Suaka NTB, L Tajir Sahroni ketika lakukan hearing ke Kejari Loteng, Senin (3/09).

Apalagi, kasus ini telah naik ketahap penyidikan. Bahkan sudah ratusan saksi diperiksa. Namun, hingga kini belum ada satupun penetapan tersangka. “Lantas apa yang ditunggu,” katanya.

Untuk itu, terhadap kasus ini ia menekankan agar segera dituntaskan. Sehingga masyarakat tidak berasumsi yang tidak-tidak terhadap Kejari. Seperti Kejari telah masuk angin dan lainnya. “Kami minta lebih serius dan fokus penanganannya. Sehingga ada efek jera terhadap oknum yang tidak bertanggungjawab, yang membuat petani merugi,” jelasnya.

Sementara, Kasi Intel Kejari Loteng, Feby Rudy P menjelaskan, kasus telah sampai pada penyidikan. Hanya saja, masih menunggu hasil penghitungan kerugian negara. “Kalau itu sudah ada, kami akan segera tentukan sikap,” tegasnya.

Bahkan, sambil menunggu hasil penghitungan kerugian negara dari BPK RI, pihaknya terus melakukan pengumpulan bukti lainnya. Hanya saja, dalam penetapan tersangka, pihaknya tidak mau gegabah, apalagi sampai memberikan celah dilakukan praperadilan.
Ketika disinggung, apa sudah ada bayangan terhadap calon tersangka. Ia no coment. “Intinya kita tunggu hasil dari BPKRI,” tandasnya.

Sedangkan, bagian Tindak Pidana Korupsi (Pidsus) Kejari Loteng, terus mengumpulkan bukti-bukti lainnya. Termasuk melakukan koordinasi dengan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), untuk menelusuri aliran dana senilai Rp 12,6 miliar. “Sejauh ini juga hasil dari PPATK belum keluar. Padahal kami sudah bersurat Mei lalu,” kata Kasi Pidsus Kejari Loteng, Hasan Basri.
Namun, hingga kini kini belum ada jawaban dari PPATK. Disatu sisi, data tersebut sangat diharapkan dan bisa membuka tabir dalam proyek tersebut. “Soal tersangka belum bisa kita tentukan. Karena masih ada beberapa dokumen pendukung yang masih harus dilengkapi. Terutama dokumen terkait besaran nilai kerugian negara dari BPK RI,” tuturnya.

Dalam kasus ini sudah 100 saksi diperiksa. Baik itu dari pejabat di dinas Pertanian Loteng, penyedia barang hingga petani. Hanya saja, kelompok tani yang telah diperiksa bary tiga kecamatan, yakni kecamatan, Janapria, Janapria dan Pujut. “Hanya dua kecamatan yang belum, yakni Praya Barat dan Praya Barat Daya. Dalam waktu dekat ini kita periksa,” tungkasnya. (Hiz)

0
0%
like
0
0%
love
0
0%
haha
0
0%
wow
0
0%
sad
0
0%
angry

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here