LOMBOK TENGAH, KANALNTB.COM – Proyek Pasar Rakyat Mandalika, Kuta, Pujut yang akan dibangun dengan dana senilai Rp 6 miliar terindikasi penuh kebohongan.

Ketua Komisi II DPRD Lombok Tengah, Samsul Qomar menyayangkan proyek yang dibangun dengan anggaran besar melalui dana Tugas Pembantuan (TP) dari Kementerian Perdagangan RI dipenuhi dengan kebohongan. Misalnya, soal lahan. Dimana, Pemkab Loteng mengaku lahan yang digunakan telah memiliki sertifikat.

Buktinya, hingga sekarang belum menunjukkan salinannya. Tidak hanya itu, lahan yang digunakan malah lahan lapangan yang selama ini digunakan pemuda untuk berkegiatan. Hal ini pun, sempat menuai penolakan dari pemuda setempat.

Selain itu, luas lahan yang diajukan tidak sesuai dengan syarat dari pusat. Namun, herannya proyek ini bisa diloloskan. “Saya menilai ada kejanggalan. Kemungkinan, syarat dan ketentuan yang diajukan ke Kementrian dipalsukan,” kata Samsul Qomar.

Karena, terlebih awal telah melihat adanya kejanggalan, ia merekomendasikan Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) untuk memindahkan lokasi pembangunanya ke wilayah penyangga, seperti di kawasan Praya Barat atau pun Praya Barat Daya. Apalagi, tipe untuk pasar ini tidak jelas, sehingga layak dibangun di tempat lain, bukannya di Kuta. “Seharusnya pasar seni yang ditingkatkan, bukannya membangun pasar baru lagi,” ujarnya.

Untuk itu, ia meminta LPSE menghentikan proses lelangnya, karena pasti akan bermasalah hukum dikemudian hari. Itu melihat dari runutan proses rusilah tanahnya yang tidak jelas, berapa luas dan prosesnya juga dengan ITDC. “Kami minta aparat hukum atensi terhadap pasar ini, kalau tetap paksakan melanjutkan pengerjaanya. Karena ini berbahaya kedepannya,” tegasnya.

Kalau rekomendasi dewan juga telah diabaikan kata Samsul Qomar, bagaimana dengan rekomendasi penegak hukum nantinya. Sehingga, kedepan pihaknya akan menggunakan sikap keras, terhadap budgeting. Dengan begitu, tidak ada SKPD yang menyempelekan rekomendasi dewan. “Kedepan kami akan lakukan koreksi menyeluruh untuk SKPD yang membandel, yang selalu mengindahkan rekomendasi dewan,” tandasnya.

Sementara, Kabid Perdagangan Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Lombok Tengah, Hamdi Iskandar mengaku tidak ada masalah terhadap pembangunan pasar rakyat mandalika. Lokasinya pun tetap akan dibangun di Kuta, kecamatan Pujut. Karena lokasi itu sudah disetuji oleh Kementirian Perdagangan RI. “Tidak ada alasanya tidak dibangun di Kuta,” katanya.

Apalagi lanjut Hamdi, lokasi itu merupakan tanah Pemda. Tidak hanya itu, sertifikat atas nama Pemda pun ada. Memang bebernya, lokasi itu bertepatan dengan lapangan milik pemerintah desa Kuta. Tapi, pembangunannya nanti tidak akan merusak fasilitas lapangan. Melainkan model bangunannya seperti gedung. Bukan modelnya kayak urak-urakan, melainkan tertata rapi. “Jadi kami minta masyarakat untuk memahami dan bisa menerima keberadaan pasar itu,” ujarnya.

Diketahui, jumlah lapak yang akan dibangun nantinya sekitar 300 an, dengan pagu anggaran Rp 6 miliar, diatas lahan seluas 33 are. Anggarannya pun dari Tugas Pembantuan (TP) dari Kementrian Perdagangan RI. Bahkan standarisasi prototype pun langsung dari Kementrian Perdagangan RI. (Hiz)

0
0%
like
0
0%
love
1
100%
haha
0
0%
wow
0
0%
sad
0
0%
angry

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here