LOMBOK TENGAH, KANALNTB.COM
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memberikan atensi dalam pencegahan tindak pidana korupsi kepada seluruh pejabat lingkup Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lombok Tengah.

Melalui timnya, lembaga anti rasuah itu memberikan sejumlah rekomendasi, khususnya kaitan dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Karena, diketahui selama ini belum dilakukan secara optimal. Tidak hanya itu, masih terlihat ada celah-celah kebocorannya. “Memang banyak hal yang menjadi rekomendasi KPK, khususnya terkat PAD,” ungkap Seka Loteng, HM Nursiah usai gelar pertemuan dengan KPK di aula Bapenda Loteng, Kamis (2/8).

Salah satu penekanannya, terhadap pajak parkir, pajak mineral non logam, Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Nilai Jual Objek Pajak (NJOP), pajak penerangan jalan, pajak hotel dan restoran. “Tentu kekurangan dan kelamahan selama ini kita akan segara lakukan perbaikan dan benahi,” katanya.

Sehingga, tambah Inspektur Inspektorat Loteng, L Aswantara, pihaknya dalam waktu dekat ini akan melakukan rapat penyusunan aksi tindak lanjut rekomendasi KPK. Seperti penandatangan Mou dengan BPN. Kemudian, Standard Operating Procedure (SOP) terhadap pungut pajak.

Karena dalam pemungutan pajak, bukan hanya dilakukan Dispenda saja, melainkan ada dinas lain juga yang memiliki kewenangan melakukan pungut pajak. “SOP ini nantinya akan di tandatangani bupati langsung. Dengan begitu, jelas pembagian dinas dalam melakukan pungut pajak,” terangnya.

Dijelaskan, Aswantara, khususnya soal NJOP, KPK minta untuk lebih dioptimalkan, karena masih jauh dari harga pasar. Seharusnya minimal mendekati harga pasar. Misalnya, di Praya harga pasar minimal Rp 50 juta, NJOP nya harus Rp 40 juta, sehingga pajak bumi bisa meningkat.

Kemudian, pajak mineral bukan logam, kita diminta berkoordinasi dengan pihak pemerintah Provinsi selaku pemberi izin. Dengan begitu, bisa terjadi sinkronisasi soal pendapatan pajaknya. “Sekarang kita hanya memungut di kontraktor yang dikenakan melalui surat perintah pencairan dana (SP2D) yang diterbitkan dari keuangan,” jelasnya.

Selain itu, soal PBB, dimana ditekankan bila perli PNS yang memiliki rumah bisa dilakukan pembayaran pajak dengan memotong gaji. Supaya tidak menjadi penonggak pajak. Ketika ditanya, sejauh ini ada yang nonggak, ia katakan banyak yang nonggak. “Pokoknya PNS harus mulai menjadi contoh dan teladan dalam hal pembayaran pajak,” tungkasnya. (Hiz)

0
0%
like
0
0%
love
0
0%
haha
0
0%
wow
0
0%
sad
0
0%
angry

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here