LOMBOK UTARA, KANALNTB.COM – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Lombok Utara mengadakan Rapat Paripurna dengan pihak eksekutif terkait pembahasan jawaban/tanggapan kepala daerah terhadap pandangan umum fraksi dewan tentang Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD tahun 2017.

Rapat paripurna yang di gelar di ruang rapat DPRD itu dihadiri Wakil Bupati Lombok Utara Sarifudin SH MH, Sekda KLU Drs H Suardi MH, Asisten I Setda KLU Ir Nanang Matalata, dan Kepala BPKAD KLU Drs HR Nurjati, sementara dari unsur pimpinan dewan, Ketua DPRD KLU Dra Hj Ni Wayan Sri Pradiyanti, Sudirsjah Sujanto SIP dan Anggota DPRD KLU, Parakepala OPD KLU.

Wabup KLU Sarifudin SH MH menyampaikan bahwa dokumen keuangan tentang pelaksanaan APBD KLU tahun 2017 adalah dokumen utuh dan akuntabel yang telah diaudit selama dua bulan, sekaligus dokumen keuangan yang mengantarkan Pemda KLU mendapatkan WTP. “Penyerahan laporan audit pemeriksaan oleh BPK RI diterima langsung oleh pimpinan DPRD KLU,”katanya.

Selain itu pula, Syarif memaparkan sehubungan dengan realisasi pendapatan yang sah sebesar 31,75 persen, sesungguhnya realisasi mencapai 100,28 persen. Hal ini disebabkan adanya realisasi Dana Desa dan Dana Insentif Daerah sebesar Rp 86 milyar, yang penganggarannya terdapat pada lain-lain pendapatan yang sah.

Lebih lanjut diantara hibah dana pusat terhadap Dinas Dikpora dan PUPR serta hibah dana BOS sebesar Rp 27,3 milyar yang tercatat pada Lain-Lain pada Pendapatan Hibah, namun penganggarannya di Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat pada Dana Penyesuaian. “Untuk menjaga realisasi transfer pemerintah pusat maka perlu konsistensi pelaporan tepat waktu, sesuai Peraturan Kementerian Keuangan nomor 74/PMK.07/2016 tentang Penyelenggaraan Sistem Informasi Keuangan Daerah,” terangnya.

Selanjutnya, terkait silpa sebesar Rp 78 milyar, dipaparkan wabup, diantaranya terdiri dari pelampauan pendapatan sebesar Rp 6 milyar, sebesar Rp 11,6 milyar yang harus dibayarkan pada pihak ketiga, sebesar Rp 14 milyar penghematan belanja pegawai, sebesar Rp 18,8 milyar merupakan peghematan belanja barang dan jasa, serta kewajiban pajak yang harus diteruskan sebesar Rp 926 juta, dan kegiatan khusus yang tidak bisa dialokasi pada kegiatan lain sebesar Rp 14,8 milyar. “Kegiatan yang belum dilaksanakan harus menjadi perhatian bersama,”tegasnya.

“Mengenai program layanan masyarakat untuk memperbaiki sistem termasuk didalamnya penertiban daerah pariwisata, dengan tetap menjaga kebersihan dan lingkungan,”sambungnya. (Eza)

0
0%
like
0
0%
love
0
0%
haha
0
0%
wow
0
0%
sad
0
0%
angry

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here