MATARAM, KANALNTB.COM – Ketua KPU NTB Lalu Aksar Ansori menegaskan Peraturan KPU (PKPU) tentang larangan eks koruptor nyaleg tetap berlaku. Parpol berhak mendaftarkan siapa pun, tapi KPU berwenang mencoret caleg yang tidak sesuai dengan syarat sebagaimana diatur PKPU.

“Kami pasti coret, maka sebaiknya parpol jangan menyertakan,” ujarnya, dihubungi kanalntb.com, Selasa (11/07)

Berikut ini bunyi Pasal 4 ayat 3 PKPU Nomor 20 Tahun 2018 yang mengatur larangan eks narapidana nyaleg tersebut:

“Dalam seleksi bakal calon secara demokratis dan terbuka sebagaimana dimaksud pada  pasal 4 ayat 3 PKPU Nomor 20 tahun 2018, tidak menyertakan mantan terpidana bandar narkoba, kejahatan seksual terhadap anak, dan korupsi,” ujar Aksar.

Selain itu, ada pimpinan partai politik yang wajib membuat fakta integritas terkait caleg-caleg yang diajukan. Aturan tersebut tercantum dalam Pasal 6 ayat 1 huruf (e), yang bunyinya sebagai berikut:

“Setiap Partai Politik dapat mengajukan bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota, dengan Pimpinan Partai Politik sesuai dengan tingkatannya menandatangani dan melaksanakan takta integritas pencalonan anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota sebagai mana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3), yang berisi rincian untuk setiap Dapil yang tercantum dalam formulir Model B.1.” (Pur)

0
0%
like
0
0%
love
0
0%
haha
0
0%
wow
0
0%
sad
0
0%
angry

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here