LOMBOK TENGAH, KANALNTB.COM – Puluhan Pedagang Kaki Lima (PKL) yang tergabung PKL Lokal Transport di Bandara Lombok Internasional Airport (LIA) bersama LSM Suaka menggendor kantor DPRD Lombok Tengah. Mereka menuntut pihak PT Angkasa Pura I LIA menyediakan lahan relokasi yang layak untuk berjualan.
Lahan yang ditempati mereka dulu, rencananya pihak AP LIA akan melakukan pembangunan perluasan area bandara.

“Silahkan saja membangun, asalkan kami di relokasi ke tempat yang layak,” kata salah satu perwakilan PKL, Inaq Badi Alam, ketika diterima hearing oleh Ketua Komisi II DPRD Loteng, Samsul Qomar dan anggota Komisi II DPRD Loteng, Lalu Sunting Mentas, Kabid Perdagangan Dinas Perindag Loteng, Lalu Hamdi Iskandar diruang Banmus kantor DPRD Loteng, Kamis (26/7).

Walaupun, tanpa kehadiran pihak PT AP LIA, yang ketika itu diduga sengaja tidak hadir, karena takut berhadapan dengan para PKL, Inaq Badi malah meminta kepada dewan untuk melakukan komunikasi langsung dengan pihak AP LIA. Karena hingga kini pihak AP LIA tidak pernah mau bertemu dengan para PKL secara langsung. “Kami juga tidak akan menolak untuk di relokasi, asalkan lokasinya yang layak,” ucap Inaq Badi.

Selain itu, pihaknya juga tidak akan pindah ke tempat lapak yang hanya jumlahnya 30 lapak. Pasalnya, tidak sesuai dengan jumlah pedagang yang akan direlokasi sebanyak 65 orang. “Kami tidak mau dibenturkan dengan sesama pedagang,” ujarnya.

Sementara, pedagang lainnya, Mamiq Reni merasa ditindas oleh perilaku yang dilakukan pihak AP LIA. Disatu sisi, mau memindahkan para pedagang, dengan alasan pembangunan. Disisi lain, lokasi relokasi belum ada. “Kami merasa saat ini tidak nyaman. Jika lokasi relokasi tidak layak, kami akan menolak pembangunan yang akan dilakukan pihak AP LIA,” ancamnya.

Sementara, Sekjen LSM SUAKA, Lalu Hadinata mengecam tindakan yang dilakukan pihak AP LIA. “Kami minta pihak AP LIA segera menyelesaikan persoalan ini. Bila tidak, kami akan terus lakukan hearing menuntut hak para pedagang,” tegasnya.

Kabid Perdagangan, Lalu Hamdi Iskandar mengatakan, sejauh ini juga ia belum bisa bertemu dengan pihak AP LIA. Alasannya sibuk. Memang akui Hamdi, pihaknya pernah melakukan rapat, tapi yang dibahas oleh AP LIA soal pembangunan, tidak fokus pada masalah relokasi pedagang.

“Masalahnya juga lokasi direlokasinya pedagang di sebelah barat, belum ada anggaran sampai saat ini,” terangnya.

Ketua Komisi II DPRD Loteng, Samsul Qomar berjanji akan menyelesaikan persoalan ini. Bila perlu, dalam waktu dekat ini akan memanggil pihak AP LIA.

“Masalah anggaran, kami siap anggarkan di APBDP 2018. Jadi silahkan hitung kembali berapa sebenarnya lapak yang akan dibangun,” tungkas Samsul Qomar. (Hiz)

0
0%
like
0
0%
love
0
0%
haha
0
0%
wow
0
0%
sad
0
0%
angry

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here