LOMBOK UTARA, KANALNTB.COM – Sanggahan yang di lakukan peserta lelang pada empat proyek fisik bernilai fantastis hingga menembus angka miliaran rupiah sampai saat ini belum bisa di jalankan.

Pasalnya, pihak penyanggah mengklaim belum mendapat jawaban dari Panitia Kerja (Pokja) ULP/LPSE Kabupaten Lombok Utara (KLU) terkait sanggahan yang di layangkanya. Padahal, sesuai dengan aturan lelang yang ada, sanggahan sudah melebihi batas akhir masa jawaban.

“Kami belum mendapat jawaban penjelasan dari Pokja terkait sanggahan yang kami layangkan pada saat jadwal sanggah,” ungkap salah seorang kontraktor peserta lelang H Salman kepada wartawan.

Dikatakannya, kepala ULP yang juga Kabag Pembangunan Setda Lombok Utara mengaku telah mengirimkan klarifikasi dan jawaban sanggahan oleh Pokja tertanggal 20 April 2018. Padahal, kata Salman, pihaknya melayangkan sanggahan itu tertanggal yang sama. Mereka kemudian berdalih Pokja tidak dapat mengirim sanggahan itu karena LPSE lagi gangguan.

“Ini janggal, semakin terbuka kebohongan ULP maupun Pokja. Kalau memang bermasalah kenapa tidak di kirim lagi setelah LPSE normal kembali, Selain itu, masa jawaban sanggahan itu secara aturan selama lima hari sejak sanggahan dilayangkan, namun ini sudah lewat,” jelasnya.

Di tegaskannya, gangguan yang di alami LPSE bukan terjadi pada pukul 12:00 wita seperti yang dijelaskan dalam klarifikasi kepala ULP, melainkan gangguan tetsebut terjadi pukul 8:00 wita sampai dengan pukul 16:00 wita.

“Jawaban serta penjelasan dalam klarifikasi jawaban sanggahan itu mengada-ada. dikira kita bodoh sama kepada ULP sama Pokja ini. ini sudah semakin jelas sekarang ada kebohongan yang dilakukan oleh ULP/LPSE Lombok Utara ini. Ini jelas ada permainan dan cukup jelas juga untuk saya melaporkan ini karena ini tindak pidana penyalahgunaan wewenang,” bebernya.

“Saya akan bersurat ke pihak Pengguna Anggaran (PA) PUPR untuk menggagalkan lelang empat proyek fisik itu. Saya juga akan melaporkan prihal dugaan adanya permainan dalam proses lelang empat proyek fisik tahun 2018 ini,” imbuhnya.

Menanggapi hal itu, Kepala Bagian Pembangunan Setda Lombok Utara, Lalu Majemuk menegaskan, bahwa jawaban sanggahan itu sudah dikirimkan oleh Pokja dan di ketahui oleh Pejabat Pengadaan Kegiatan (PPK).Namun yang aneh, menurutnya, PPK belum mau memproses tahapan lanjutan proyek yang sudah ada pemenangnya itu.

“Saya masih heran kenapa PPK belum mau memproses lanjutan tahapan lelang itu. Sedangkan semua tahapan lelang sudah ada pemenang, dan lelang itu sudah selesai ditingkat LPSE,” terangnya.

“Saya pertegas kembali bahwa sanggahan tidak membatalkan hasil lelang. Karena sanggahan itu juga tertuang dalam aturan. Yang jelas kami sudah menjawab dan menjadi ranah PUPR yang memiliki kegiatan,” imbuhnya.

Lebih lanjut Majemuk menuturkan, pihaknya berharap PPK segera melanjutkan proses tahapan untuk membuatkan berita acara pemenang lelang untuk melaksanakan proyek pembangunannya.

“Ada miskomunikasi yang terjadi antara Pokja dan PUPR. Saya sudah lapor dan akan memanggil PPK,”ujarnya.

Menyoal, adanya rencana penyanggah akan melaporkan terkait dugaan adanya permainan pada proses lelang empat proyek yang antara lain proyek jembatan terengan, jembatan lendang galuh, jembatan tenggorong pansor daya dan pembangunan jalan Tiu Roton, Majemuk mengaku tidak jadi persoalan, Karena itu menjadi hak penyanggah.

“Namanya juga orang tidak puas dengan hasil lelang itu. Ya kami persilahkan untuk melaporkan,” tandasnya.

Sementara itu, Ispektorat KLU Zaenal Idrus yang di temui wartawan senin (21/5), mengatakan pihaknya dalam hal ini hanya sebagai pengawas saja, tetapi sesuai hasil Koordinasi, Supervisi dan pencegahan (Kosupgah) kemarin, pihak inspektorat di sarankan oleh KPK untuk melakukan proviti audit.

“Saran dari KPK kemarin sih, Inspektorat di minta untuk melakukan proviti audit mulai dari perencanaan hingga proses pengerjaan proyek tersebut, insyaAllah dalam waktu dekat ini akan kita laksanakan dan kita juga akan buat tim,” katanya.

Lebih lanjut, menurutnya, terkait sanggah bandung pada empat proyek tersebut, itu memang boleh saja di lakukan selama itu dalam proses, tetapi harus secepatnya di selesaikan.

“Saya juga dengar info kemarin kabag pembangunan juga sedang melakukan konsultasi dengan LKPP di jakarta,”pungkasnya. (Eza)

0
0%
like
0
0%
love
0
0%
haha
0
0%
wow
0
0%
sad
0
0%
angry

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here