MATARAM, KANALNTB.COM – Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nusa Tenggara Barat Lalu Aksar Ansori langsung mengambil tindakan cepat, setelah mendengarkan apa yang diutarakan oleh pasangan calon nomor 4 Ali Bin Dachlan dan TGH Lalu Gede Sakti perihal adanya intervensi yang dilakukan oleh kepala daerah di Lombok Tengah terhadap Aparatur Sipil Negara (ASN) di tengah masa kampanye pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat di 2018.

“Untuk persoalan apa yang dikatakan oleh pasangan calon nomor 4, maka kami akan menindak lanjuti bersama Bawaslu lebih dalam apakah benar yang diutarakan oleh pasangan calon nomor 4 tadi. Jika benar, maka akan proses ranah hukum harus ditetapkan karena ini melanggar aturan Pilkada,” tegasnya di Mataram, belum lama ini.

Diakuinya, karena sebagai kepala daerah tentu tidak boleh memberikan penekanan kepada siapapun Aparatur Sipil Negara (ASN) tempat di mana kepala daerah itu masih atau tidak lagi menjabat.

“Di dalam pemilihan semua calon harus bersikap netral, bukan hanya di Nusa Tenggara Barat saja melainkan di seluruh Indonesia. Jika terbukti, maka pasangan calon tersebut tidak bisa melanjutkan kampanye,” bebernya lagi.

Menurutnya, semua aturan di dalam pilkada selain diatur dalam PKPU juga diatur di dalam Undang-Undang. Baginya, tidak bisa bertindak sendirian. Pasalnya, ada bagian yang tepat menangani hal tersebut yakni Bawaslu. Ketika sudah mendapatkan laporan secara pasti dari Bawaslu, maka Komisi Pemilihan Umum langsung memberikan putusannya.

“Tentu ada prosedur netralitas di dalam pilkada, baik PNS, kepala desa hingga pejabat negara termasuk kepala daerah atau kepala dinas karena semua di atur di dalam aturan UU terkait pasal 135. Jika terbukti salah satu paslon bersifat massif, maka paslon tersebut harus dibatalkan,” paparnya.

Lalu Aksar Ansori menambahkan, pihaknya bekerjasama dengan Bawaslu serta pihak berwajib untuk mendalami kasus tersebut. Meskipun, di sejumlah media sudah ada Aparatur Sipil Negara di Lombok Tengah yang terlibat. Bahkan, selain ASN tersebut tentu ada pejabat negara lainnya yang terlibat.

“Di dalam bawaslu ada sentra untuk menangani tindakan pidana dalam pemilu, sehingga KPU akan bekerjasama dengan Bawaslu dan kepolisian. Bila, dalam hasil dari bawaslu terbukti terlibat dan terdapat lagi ASN yang melanggar maka salah satu pasangan calon langsung diberhentikan meskipun pasangan calon tersebut masih terdapat jadwal kampanye,” tutupnya.

Seperti diketahui, di dalam debat kandidat calon Gubernur dan calon Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat di mana pasangan calon nomor 4 yakni Ali Bin Dachlan dan TGH Lalu Gede Sakti mempertanyakan kepada pasangan calon nomor 1 yakni Suhaili – Amin perihal diduga adanya keterlibatan Suhaili sebagai Bupati Lombok Tengah melakukan intervensi kepada pejabat pemerintahan di Lombok Tengah khususnya kepada Aparatur Sipil Negara (ASN) guna memenangkan dirinya sebagai Gubernur Nusa Tenggara Barat di 2018. (Tim)

13
76%
like
0
0%
love
1
5%
haha
3
17%
wow
0
0%
sad
0
0%
angry

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here