MATARAM, KANALNTB.COM
Pemerintah dan DPR kembali melempar wacana mengembalikan sistem pilkada langsung ke DPRD. Wacana ini pun mendapat dukungan anggota DPR RI dapil NTB dari Fraksi Demokrat Nanang Samudra.

“Dengan pilkada langsung mengajarkan masyarakat menjadi konsumtif. Dan ini tidak baik bagi demokrasi kita, Terbukti banyaknya korupsi. Akibatnya, banyak gubernur, bupati, dan wali kota ditangkap karena kasus korupsi,” kata Nanang kepada kanalntb, Kamis (12/4).

Nanang mengatakan, alasan dia memilih karena lebih mudah mengawasi prosesnya. karena bisa dikoreksi apakah dukungannya valid atau tidak.

“Ngawasinya gampang, kan ada aturan. Apakah dukungan itu valid atau tidak bisa dicek ,” ujar mantan Sekda NTB ini.

Menurutnya, dirinya telah mengikuti pemilihan umum dengan tiga model aturan. Pertama, DPRD mengusulkam lima nama ke kemendagri baru kemudian direkomendasikan tiga nama lalu dikembalikan ke DPRD untuk dipilih. Kedua, Partai Politik mengusulkan nama untuk dipilih melalui DPRD. Ketiga, Pemilihan langsung. Yang menurutnya model yang kedua sangat efisien.

Nanang menyarankan agar setiap kepala daerah yang maju tidak berpikiran menggunakan ilmu ekonomi, karena setelah jadi tidak akan mudah mengembalikan materi yang sudan dipakai cepat. Karena itu akan menyebabkan kepala daerah tergoda mencari cara cepat, dengan melakukan korupsi.

“Kalau berpolitik jangan pakai ilmu ekonomi, pasti injak kiri injak kanan. salah injak bisa masuk lobang,”sarannya. (Pur)

0
0%
like
0
0%
love
0
0%
haha
0
0%
wow
0
0%
sad
0
0%
angry

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here