LOMBOK UTARA, KANALNTB.COM – Dari total 94 indikator RPJMD yang tertuang dalam LKPJ Kabupaten Lombok Utara (KLU)
hanya tercapai sekitar 53 indikator. Sementara 41 indikator tidak bisa tercapai. Kondisi ini diyakini berdampak pada capaian layanan dan kebutuhan dasar masyarakat seperti pendidikan, kesehatan dan infrastruktur.

Demikian di ungkapkan Ketua Pansus LKPJ DPRD KLU, Bidang Belanja dan Kebijakan Daerah, Abdul Gani kepada wartawan, Kamis (26/4).

Menurutnya, banyak OPD yang realisasinya di bawah 90 persen, kalaupun ada yang diatas 90 persen, cenderung pada realisasi belanja tidak langsung. Sementara belanja langsung yang berdampak pada kesejahtraan dan penurunan angka kemiskinan tidak terealisasi, seperti Bansos WUB dan RTLH.

“Kesimpulannya visi misi Bupati dan Wakil Bupati tidak tercapai, banyak yang tidak memenuhi target,” Katanya.

“Misalnya cakupan layanan PDAM yang ditarget sebesar 56 persen, hanya terealisasi 43,38 persen, target penurunan angka kemiskinan sebesar 29,13 persen, hanya pada posisi 32 ,06 persen, realiasai 3000 WUB dan satu dokter satu desa, secara real di lapangan semuanya tidak tercapai,” imbuhnya.

Sementara itu, indikator lain seperti ketersediaan pelebaran jalan nasional sebesar 30 persen, lama tinggal wisatawan mancanegara, produksi padi (GKG), produksi kacang tanah, produk pertanian untuk pariwisata, dan perikanan tangkap masuk dalam indikator yang tidak tercapai pada 2017.

“Termasuk juga angka putus sekolah SD dan SMP sederajat, serta kasus kematian ibu dan bayi,” bebernya.

Sementara itu, Lanjut Gani, pihaknya juga menilai dengan adanya silpa, sudah jelas apa yang menjadi target pemeritah tidak akan bisa tercapai, karna kata Gani pemda tidak mampu membelanjakan angaran dengan baik, baik itu dana yang berasal dari PAD maupun dana transfer pusat.

“Dengan adanya silpa ini kan program yang harusnya selesai hari ini malah tertunda ini kan kerugian untuk masyarakat kita,” tukasnya.

“Dengan di gelontorkan dana itu kan sudah jelas ada harapan besar yang di inginkan oleh pemerintah pusat dan masyarakat untuk kita bisa capai,” katanya lagi.

Oleh karena itu kata politisi PKB itu pemerintah sangat lemah dalam segi sistem perencanaan dan penganggaran, maka dari itu pihaknya berharap kedepan pemerintah Lebih maksimal dalam memantau.

“Kalau memang kita sepakat untuk menyegerakan untuk mengurangi kemiskinan di KLU. Maka harus di evaluasi, dan dalam mengevaluasi pemerintah harus menyeluruh ke semua SKPD dan OPD,” tandasnya.

Sementara itu Wakil Bupati KLU Syarifudin tidak menampik adanya puluhan indikator yang masih belum memenuhi target, oleh sebab itu pihaknya akan menjadikan hal tersebut sebagai bahan evaluasi kedepan.

“Kita akan jadikan hal ini evaluasi kedepan, karena ini akan menjadi temuan secara angka, tetap kita akan upayakan untuk melakukan perbaikan, Penerintahan kita masih panjang tinggal 2 tahun lagi jadi kita akan selalu berikhtiar untuk menyempurnakan semuanya,” kata Syarifudin. (Eza)

0
0%
like
0
0%
love
0
0%
haha
0
0%
wow
0
0%
sad
0
0%
angry

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here