LOMBOK TENGAH, KANALNTB.COM – Warga yang tergabung dalam Gerakan Peduli Pembangunan Desa (GPPD) NTB mendesak Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lombok Tengah menutup 33 pasar modern yang ilegal.

“Memang di Loteng ada 133 pasar modern. Tapi 33 tak berizin. Ini kami minta ditutup,” tegas Ketua GPPD NTB, Slamat Riyadi ketika lakukan hearing di DPRD Lombok Tengah, Rabu (18/4).

Slamat Riyadi katakan, 33 pasar modern ini sudah lama beroperasi. Namun, hingga kini tidak ada tindakan dari Pemkab Loteng. Malah Pemkab Loteng seolah-olah tutup mata terhadap persoalan ini.

“Ini patut dipertanyakan ada permainan apa antara pemkab dengan pemilik modal dari pasar modern,” ujarnya.

Apalagi, sekarang (kemarin red) dari Dinas Penanaman Modal Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu (DPMP2TSP) tidak hadir ketika hearing. Sehingga hearing juga ditunda.

“Kami akan hadir hari lagi hari Jum’at. Tapi kami ingin DPMP2TSP hadir,” katanya.

Sementara, Ketua Komisi II DPRD Loteng, Samsul Qomar mengatakan, kalau masyarakat menolak dengan keberadaan pasar modern, sebaiknya tidak boleh dipaksakan. Apalagi, ini seperti apa yang dikatakan warga ada yang masih belum punya izin.

“Dinas PMP2TSP seharusnya menindak tegas pasar modern yang belum punyai izin itu,” tegasnya.

Selanjutnya terang Samsul Qomar, pemkab membatasi keberadaan ritel modern di desa. Jangan seperti sekarang, di satu desa bisa tiga atau empat berdiri ritel modern. Itu pun baru Alfamart, belum lagi Indomaret.

“Kalau bisa di satu desa satu ritel modern. Bila perlu di satu kecamatan lima pasar modern. Tidak seperti saat ini, hanya menumpuk di satu kecamatan saja,” ujarnya.

Sebelumnya, Kepala Disperindag Loteng, H Saman mengatakan, di Loteng baru 49 ritel modern. Tapi, kalau mengacu dari jatah yang diberikan, seharusnya banyak ritel modern di Loteng 150.

“Dari yang ada saat ini semuanya sudah mengantongi izin,” tegasnya.
Kemudian, terhadap usulan satu desa satu ritel modern, terlebih dahulu ia akan lakukan pengkajian. Tapi, sebenarnya sepanjang tidak ada masalah atau konflik yang terjadi di masyarakat, itu boleh saja. Tapi, kalau di masiayarak terjadi gejolak, itu yang tidak diperbolehkan. Bahkan, pihaknya juga tidak akan memberikan Izin Usaha Toko Swalayan (IUTS).

“Intinya sepanjang tidak ada penolakan dari masyarakat, itu boleh,” katanya. (Dik)

0
0%
like
0
0%
love
0
0%
haha
0
0%
wow
0
0%
sad
0
0%
angry

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here