KSB, KANALNTB.COM – Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat optimis akan memenuhi syarat yang ditetapkan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) untuk melaksanakan  Penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) 2018. Jika tidak ada halangan, rencananya proses seleksi CPNS tersebut akan dimulai usai Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) tahun ini.

Kepada kanalntb.com, Senin(16/4), Kepala Badan Kepegawaian dan  Diklat (BK Diklat) Kabupaten Sumbawa Barat, H. Abdul Malik Nurdin, mengatakan ada sejumlah alasan penerimaan CPNS dilakukan usai Pilkada. Salah satunya agar rekrutmen tersebut tidak dikait-kaitkan dengan kepentingan Pilkada.

“Kemungkinan usai Pilkada. Kita juga mau Pilkada, bulan Juni. Mungkin proses pengadaan baru setelah Pilkada, agar tidak terkait atau ada yang mengait-ngaikan dengan Pilkada.,” ujar Abdul Malik.

Salah satu syarat yang ditetapkan KemenPANRB suatu daerah bisa melaksanakan rekrutmen CPNS, kata Abdul Malik, jika belanja pegawainya dalam setahun anggaran dibawah 50 persen dari nilai total APBD.

“Kita di Sumbawa Barat belanja pegawainya sekitar 30 persen dari nilai total APBD, dan kita sudah memenuhi syarat, begitu juga dengan sejumlah syarat lainnya. Seperti Computer Assited Test (CAT) sudah kita laksanakan sejak tahun 2014, jadi kita optimis hisa memenuhi persyaratan itu,” tandas Abdul Malik.

Sebelumnya, kita sudah berkoordinasi dengan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB). Rekrutmen CPNS 2018 usai pilkada serentak 27 juli 2018.

Rencana pemerintah pusat membuka rekrutmen CPNS tahun ini, menjadi angin segar bagi daerah di Indonesia, termasuk Kabupaten Sumbawa Barat (KSB). Itu setelah beberapa tahun pemerintah melaksanakan penghentian sementara (moratorium) rekrutmen.

Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat telah mengajukan usulan jumlah kebutuhan pegawai kepada Kemenpan RB RI. Saat ini jumlah Pegawai Negeri Sipil di lingkup pemerintahan Sumbawa Barat sekitar 3000 orang. Jumlah itu masih jauh dari ideal jika dilihat dari luas wilayah dan jumlah penduduk daerah ini.

“Idealnya jumlah pegawai kita sebanyak 5000 orang, jadi kekurangannya cukup banyak,” ungkapnya.

Mengenai usulan yang telah diajukan ke kemenPAN RB, Abdul Malik tidak menyebut jumlahnya. Tetapi untuk prioritasnya adalah meliputi tenaga Kesehatan, Guru,dan Infrastruktur. (Dhev)

2
100%
like
0
0%
love
0
0%
haha
0
0%
wow
0
0%
sad
0
0%
angry

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here