SELONG, KANALNTB.COM – Dalam debat pasangan calon yang berlangsung Rabu lalu, (18/4), sejumlah pemaparan oleh paslon disorot masyarakat. Dan yang salah satu yang paling mendapat sorotan adalah petahana, H Haerul Warisin alias H Iron.

Pemaparan Petanahan yang disorot masyarakat yakni pernyataan H Iron yang mengatakan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) Lombok Timur (Lotim) meningkat tajam  dan pemerintah Kabupaten Lotim membangun tanpa hutang.

Menurut Ketua Jaringan Aktivis  Peduli Daerah ( JAPDA), Lalu Saparuddin Aldi yang akrab dipanggil Mik Apeng pada wartawan, Minggu (22/4), mengatakan bahwa, pemaparan H Iron tersebut terkait meningkatnya  PAD Lombok Timur bukan disebabkan oleh kinerja maksimal pemerintah tapi salah satunya karena ada bantuan pemerintah pusat berupa jaminan kesehatan sebesar Rp 80 milyar lebih yang dikelola oleh Dinas Kesehatan Lotim.

“Betul PAD Lombok Timur mencapai angka Rp 295 Milyar lebih tetapi angka itu karena ada dana dari pemerintah pusat sebesar Rp 80 Milyar untuk Jaminan kesehatan dan pendapatan untuk RSUD dari BPJS sebesar Rp 79 Milyar, jadi tidak benar PAD itu berasal dari daerah sendiri “ jelasnya.

Sedangkan yang berasal daerah ini, miq Apeng merinci, yakni dari retribusi jasa umum sebesar Rp 44.3 milyar, retribusi pelayanan kesehatan Rp 27,5 milyar, pelatihan di BLK sebesar Rp 215 Juta. Sedangkan pelayanan sampah dan penyedotan kakus sebesar Rp 785 Juta, retribusi parkir dan pengujian kendaraan Rp 564 juta, menara telekomunikasi Rp 1,7 milyar dan retribusi pelayanan tera Rp 750 juta.

“Jadi kalau kita lihat angka angka ini hampir 50 % PAD Lotim dari pemerintah pusat, belum kita bicara DAU dan DAK yang dimasukkan dalam APBD, jadi jangan merasa diri  hebat mencari uang kalau masih mengharapkan uluran pemerintah pusat. Ini masyarakat juga,“ tegasnya.

Dia bahkah menuding tingginya PAD yang diperoleh daerah lebih banyak membebani masyarakat seperti pedagang pasar.

“Coba lihat berapa kali para pedagang di Lombok Timur ini protes atas tingginya  sewa lapak dan ruko dan jauh lebih rendah sewa di Kota Mataram “ terangnya.

Bahkan lanjutnya bidang kesehatan yang seharus menjadi bagian dari tugas pemerintah tetapi sebaliknya dijadikan sebagai obyek untuk mendapatkan retribusi.

“Orang pileq batu saja bayar di Puskesmas, belum orang melahirkan, ya wajar IPM kita rendah karena pemimpin kita membangun dengan gaya kolonial,” pungkasnya. (Dex)

0
0%
like
0
0%
love
0
0%
haha
0
0%
wow
0
0%
sad
0
0%
angry

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here