LOMBOK TENGAH, KANALNTB.COM – Puluhan warga yang tergabung dalam aliansi masyarakat peduli desa (Ampedes) Aik Berik, Kecamatan Batukliang Utara meminta Kejaksaan Negeri (Kejari) Lombok Tengah segera menuntaskan kasus dugaan penyimpangan APBDes tahun 2017.

“Kami minta segera diusut tuntas,” kata anggota BPD desa Aik Berik, H Rohadi ketika memenuhi panggilan jaksa sebagai saksi untuk dimintai klarifikasi di Kejari Loteng, Senin (23/4).

Bila perlu tegas Rohadi, Jaksa secepatnya mengkerangkeng Kades, Muslehudin. Pasalnya, sudah jelas ada dugaan penyimpangan terhadap penggunaan APBDes 2017, itu dibuktikan dari hasil LHP Inspektporat tertanggal 20 Maret 2018. Di LHP itu pun ada empat item hasil audit, seperti pendidikan dan pelatihan Pemdes dan BPD sebanyak Rp 13 juta, sarana dan prasara sebanyak Rp 37 juta, peningkatan kapasitas masyarakat sebanyak Rp 99 juta dan pengadaan sarana dan prasarana sebanyak Rp 11 juta. Sehingga ditemukan angka sebanyak Rp 123 juta.

“Kalau tidak cepat di amankan, kami khawatirnya akan mencari celah untuk menghilangkan barang bukti,” ujarnya.

Ia pula sangat menyayangkan hasil audit Isnpektorat, kenapa hanya empat item yang diaudit. Padahal masih banyak dugaan penyimpangan yang ditemukan dari hasil investigasi yang dilakukan. Artinya, bila diaudit semuanya, Inspektorat akan ketemu sesuai dengan penghitungan hasil investigasinya sekitar Rp 800 juta. Contohnya yang tidak masuk dalam hasil audit itu, seperti, pengalihan pembangunan mushola, ruang pajak, pagar kantor desa dan kantor BPD ke pambangunan rabat jalan ke dusun Selak Aik Atas.
Belum operasional untuk posyandu, insentif untuk RT, kader posyandu. Selain itu, pengerjaan rabat dan talud di dusun Pemotoh Timur, drainase pertanian di Pemotoh Barat, rabat jalan di dusun Rebat Burung yang hanya dikerjakan setangahnya saja.

“Kami siap dikonfrontir dengan kades. Bila perlu mari kita cek sama-sama dengan jaksa semua pengerjaannya,” tegasnya.

Diakui Rohadi, bila tidak ada bukti, pihaknya juga tidak berani hanya mengaku, mengklaim atau pun mengada-ngada soal data. Tapi karena ada data, maka pihaknya berani mengusut kasus ini.

“Memang dugaan penyimpangan penggunaan ADD dan DD ini sudah sering terjadi. Tapi di APBDes tahun 2017 ini saja kami punya data, sehingga kami berani usut dan yang paling bocor di penggunaan ADD,” ungkapnya.

Sementara, Kasi Intel Kejari Lombok Tengah, Feby Rudy P mengatakan, kasus Aik Berik merupakan pelimpahan dari Kejati. Pasalnya, warga masukkan laporannya kesana. Sehingga, kini pihaknya sedang menanganinya. “Sekarang (kemarin red) kami sudah undang pihak pelapor untuk dimintai klarifikasi. Untuk kasus ini, kami akan terus tidak lanjuti,” terangnya.

Ia juga akan meminta hasil LHP dari Inspektorat. Karena menurut warga hasil LHP dari Inspektorat sudah ada. “Kita segera minta LHP dari Inspektorat,” katanya.

Sedangkan, kades Muslehudi hingga kini belum dapat memberikan keterangan, baik via telpon, meski telah dihubungi melalui teleponnya. (Dik)

0
0%
like
0
0%
love
0
0%
haha
1
100%
wow
0
0%
sad
0
0%
angry

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here