LOMBOK TENGAH, KANALNTB.COM – Insektorat Lombok Tengah segera turun lapangan untuk melakukan audit tujuan tertentu terhadap Desa Motong Ajan, Praya Barat Daya dan Desa Murbaya, Pringgarata. Pasalnya, ke dua desa ini telah masuk laporannya ke Inspektorat Loteng.

“Mei ini kami akan turun lakukan audit ke dua desa itu,” ungkap Inspektur Inspektorat Lombok Tengah, L Aswatara.

Dijelaskan Aswatara, untuk sementara ini pihaknya belum bisa melakukan audit, karena keterbatasan personil. Apalagi ketika warga masukkan laporan, personil sudah terlebih dahulu melakukan audit rutin ke semua SKPD.

“Intinya pasti kami akan laukan audit sesuai laporan masyarakat, yakni terkait APBDes tahun 2017,” terangnya.

Selain itu, dalam melakukan audit diperlukan ketelitian. Bukan dilakukan dengan sembarangan. Apalagi, audit yang dilakukan audit tujuan tertentu. Disana pun tidak boleh ada intervensi dari siapa pun, sehingga apa yang ada di laporan hasil pemeriksaan (LHP) itu murni dari hasil audit yang dilakaukan tim.

“Dalam kita lakukan audit, tidak ada kata keberpihakan terhadap siapa pun. Kita murni melakukan audit sesuai dengan laporan masyarakat dan hasilnya itu murni dari penghitungan tim,” jelasnya.

Ketika disinggung, faktor paling banyak munculnya kasus desa, ia katakan, itu disebabkan perencanaan dari pemerintah desa yang tidak beres dari awal. Kalau dalam perencanaan itu mantang dari awalnya dengan mengacu pada satuan harga yang telah ditetapkan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Loteng, maka dalam pelaksanaan kegiatan tidak akan menyimpang.

“Terhadap persoalan ini sudah berapa kali diberikan pelatihan. Tapi kami belum tahu kenapa sampai sekarang masih terjadi kesalahan yang sama, yakni di perencanaan itu,” katanya.

Kemudian, pihaknya maupun Kejaksaan, kepolisian dan DPMD pun sudah sering kali memberikan himbauan agar setiap persoalan yang ada di desa, agar diselesaikan dengan musyawaran dan mufakat. Namun, tetap saja persoalan itu naik ke ranah hukum. Buktinya sekarang desa Aik Berik sudah di tangani Kejaksaan.

“Kami belum tahu apa yang menjadi penyebabnya. Kami pun tidak berani katakan apakah ini ada unsur politis atau lainnya,” katanya.

Sementara, Ketua Forum Kepala Desa (FKD) Lombok Tengah, Sahim terus mengimbau agar pemerintah desa dan masyarakat bisa menjalin komunikasi yang bagus. Sehingga segala persoalan bisa diselesaikan di tingkat desa dengan musyawarah dan mufakat.

“Kami berharap semua persoalan yang terjadi di desa di selesaikan dengan musyawarah dan mufakat,” pintanya. (Dik)

0
0%
like
0
0%
love
0
0%
haha
0
0%
wow
0
0%
sad
0
0%
angry

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here