LOMBOK UTARA, KANALNTB.COM – Tingginya tensi kasus dugaan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) yang diduga di lakukan oleh Manajemen RSUD Tanjung pada proyek pembangunan musola tahun 2017 kini menempuh babak baru.

Dalam siaran pers yang di terima Kanalntb.com Directur LUCW Tarpiin Adam mengatakan, pihaknya sudah melaporkan kasus dugaan penyelewengan dana APBD ini ke pihak Polda NTB pada januari lalu dan saat ini pihak Polda NTB telah melimpahkan kasus tersebut ke pihak Polres lombok utara.

“Sesui dengan SP2HP Polda NTB No B/14/III/2018/Dit. Reskrimsus polda NTB, bahwa mengingat locus dan efisiensi penanganan perkara, maka penanganannya telah dilimpahkan ke Polres Lombok Utara sesuai dengan Surat Kapolda Polda NTB Prihal Pelimpahan Laporan Pengaduan No : B/1848/III/RES.3.3./2018/ Dit. Reskrimsus tanggal 23 Maret 2018,” ungkapnya, Jumat (20/4).

Atas cepatnya penanganan pengaduan dari masyarakat kata Adam, atas nama lembaga pihaknya menyampaikan terimakasih kepada polda NTB atas atensi terhadap aduan kasus ini.

“Selanjutnya kami berharap Polres Lombok Utara segera menindaklanjuti dan menjadikan ini sebagai atensi penegakan hukum di Lombok Utara,” tegasnya.

Lebih lanjut Adam menjelaskan, Pagu anggaran pada proyek pembangunan mushalla dan sebesar Rp500 juta yang bersumber dari dana APBD KLU 2017, persoalan ini di duga ada beberapa item pekerjaan yang tidak sesuai gambar, RAB, dan spek serta proses tender tidak sehat karena ada intervensi oknum.

“Kita sudah laporkan salah satunya pihak RSUD, karena RSUD Tnjung pihak kuasa pengguna Anggaran (KPA),” katanya.

Terpisah, Dirut RSUD Tanjung dr. H. Lalu Bahrudin yang mengungkapkan bahwa belum mengetahui dengan pasti mengenai isi laporan yang disangkakan oleh LUCW. Pembangunan musalla itu merupakan satu paket dengan pembangunan kamar jenazah dimana pagu anggarannya sekitar Rp 500 juta.

“Kalau dibilang spek, apanya? Saya kan punya pengawas PPK, saya belum tahu itu. Makanya tidak tahu, seandainya dikiranya kita mark up segala, macam saya sih murni betul kerja. Kalau proses pembangunan dan spesifikasi, itu kita tidak tahu,”ungkapnya.

Lebih jauh Baharudin menegaskan, dalam pemeriksaan oleh Inspektorat dirinya mengatakan tidak mendapat persoalan mengenai dua pembangunan yang kini tengah berkasus itu. Terlebih umpamanya pihak rumah sakit terbukti dirugikan, ia pun akan mengambil langkah guna menyeret rekanan ke ranah hukum.

“Kalau tidak salah, saya sudah lihat (surat dari Polda NTB) katanya dilimpahkan ke Polres. Saya pribadi menunggu dan tidak paham juga.” katanya.(Eza)

0
0%
like
0
0%
love
0
0%
haha
0
0%
wow
0
0%
sad
0
0%
angry

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here