KSB, KANALNTB.COM – Anggota Komisi II DPRD Kabupaten Sumbawa Barat, Ahmad S.Ag, meminta Bantuan sampan untuk para nelayan dari pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat melalui Program Daerah Pemberdayaan Gotong Royong (PDPGR) dihentikan. Hal ini karena belum adanya basis data yang menjadi acuan pemerintah dalam memberikan bantuan ke para nelayan.

“Seharusnya pemerintah melalui Dinas terkait terlebih dahulu bisa melakukan pendataan nelayan yang memang sangat membutuhkan sampan tersebut,” jelas Ahmad.

Ia mengakui nelayan saat diberikan bantuan hanya disuruh mencoba menjalankan sampan. Seharusnya nelayan ini dikembangkan pengeatahuannya di Balai Latihan Kerja (BLK) agar mereka bisa memperbaiki mesin sendiri sehingga semuanya bisa dimaksimalkan.

Politisi partai demokrat tersebut menyayangkan banyak bantuan dari pemerintah yang mubazir. Ada pula bantuan dari Pemerintah pusat dan Provinsi Nusa Tenggara Barat yang diberikan ke orang tertentu saja.

Bantuan sampan, alat tangkap ikan, sampan fiber, serta sampan danau Lebo dan data nelayan banyak yang menyusul setelah diberikan bantuan.

“Seharusnya data masuk dulu baru diberikan bantuan,” tandasnya.

Ke depan sambung Ahmad, pemerintah seharusnya bisa memegang basis data karena penting sebagai acuan untuk memberikan bantuan dan sebagai proses administrasi. Karena itu ia meminta bantuan sampan ini dihentikan karena ini tidak mengacu pada data yang akurat.

Semua bantuan butuh evaluasi semua pihak, sehingga ini bisa dimaksimalkan untuk kebutuhan rakyat.

Dia berharap kepada pemerintah untuk segera mengevaluasi sehingga semua lebih baik. DPRD juga akan selalu mendukung sepenuhnya program pemerintah tapi tetap dalam koridor evaluasi melalui dinas terkait. (Dhev)

0
0%
like
0
0%
love
0
0%
haha
0
0%
wow
0
0%
sad
0
0%
angry

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here