MATARAM, kanalntb.com – Anggota Komisi II DPRD Nusa Tenggara Barat Raihan Anwar mengungkapkan para petani di Kabupaten Bima saat ini mengeluhkan anjloknya harga bawang merah.

“Ini yang mereka (petani, red) sampaikan ketika saya turun reses ke sejumlah sentra penghasil bawang merah di Kabupaten Bima,” ujar Raihan Anwar di Mataram, Senin (6/3).

Dari keterangan petani yang ia peroleh, harga bawang merah di Kabupaten Bima berfariasi dimulai dari harga Rp400ribu perkuintalnya untuk kualitas terendah hingga Rp1juta untuk kualitas tertinggi. Namun, menurut petani harga tersebut belum bisa menutupi biaya produksi yang mereka harus keluarkan. Karena mahalnya harga obat-obatan dan pengeluaran lainnya.

“Sampaikan sekarang ini yang belum ditemukan solusinya oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah,” ucapnya.

Menurutnya para petani bawang berharap pemerintah segera mencari solusi terkait permasalahan ini. Karena jika tidak segera diatasi mereka akan terus merugi.

“Dilematisnya komoditi bawang merah ini masuk dalam katagori sayur-sayuran. Berbeda seperti jagung, padi dan kedelai yang memiliki harga pembelian pemerintah (HPP),” tutur Raihan.

Ketua DPW Nasdem Kabupaten Bima ini menegaskan, tidak memungkiri selain ketiadaan HPP pada bawang merah. Anjloknya harga bawang merah di Bima, juga disebabkan banyak daerah lain yang sebelumnya tidak menanam bawang merah sekarang menanam bawang merah, seperti di NTT, Sulawesi, dan Kalimantan.

“Jadi selain sentra-sentra bawang merah seperti beberapa daerah di Jawa. Saat ini sejumlah daerah juga banyak yang menanam bawang merah, selain ini juga ada dampaknya akibat impor bawang merah yang diputuskan pemerintah,” katanya.

Karena itu, atas banyaknya keluhan petani tersebut, tidak ada jalan lain kata Raihan pemerintah juga harus menetapkan HPP untuk bawang merah. Maka nasib petani yang terpuruk dengan anjloknya harga bawang merah bisa diminimalisir.

“Kalau komoditi ini bisa ditetapkan HPP seperti jagung sampai Rp3.200 mungkin petani tidak seperti ini. Tapi sayangnya harga bawang merah diserahkan pasar. Makanya kalau usul kita itu bisa dibeli pemerintah atau Bulog seperti ketika di tahun 2016 yang membeli Rp2.400 juta perkuintal. Tapi, sekarang itu tidak ada, lagi,” katanya. (PUR)

1
25%
like
0
0%
love
2
50%
haha
0
0%
wow
0
0%
sad
1
25%
angry

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here