LOMBOK UTARA, kanalntb.com – Kasus dugaan penyalahgunaan kewenangan atau jabatan dan dugaan persekongkolan antar Banggar DPRD KLU dengan eksekutif pada kasus pengalihan/penghapusan kegiatan belanja modal pada program APBD Kabupaten Lombok Utara (KLU) tahun 2018 kini menuai babak baru.

Kali ini, Lembaga Sosial Masyarakat (LSM) Lombok Utara Coruption Wach (LUCM) mengadukan dugaan pengalihan tersebut kepada Polda Nusa Tenggara Barat (NTB).

Direktur Eksekutif LUCW Tarpi’in Adam mengatakan, ada beberapa item persoalan yang di adukan pihak LUCW kepada Polda NTB antara lain, proses pembahasan APBD KLU tahun 2018 di duga cacat hukum karena ada proeses rapat paripurna yang tidak korum tetapi tetap dijalankan.

Diduga adanya anggaran yang pada Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plapon Anggaran Sementara (KUA PPAS) untuk di hapus tetapi muncul lagi tanpa persetujuan/pembahasan Badan Anggaran (BANGGAR) DPRD KLU.

“Jumlah tersebut mencapai Rp800 juta,” ungkapnya.

Sementara poin selanjutnya yakni diduga terjadi perubahan anggaran secara sepihak dan tidak melalui proses pembahasan Banggar sebasar Rp. 7 milyar lebih, dan dugaan adanya penambahan anggaran secara sepihak diluar pembahasan Banggar pada salah satu Dinas/SKPD Kabupaten Lombok Utara sebesar Rp1, 3 miliar lebih.

“Bukti bahwa tidak melalui pembahasan Badan Anggaran dapat dilihat pada dokumen/laporan Banggar bahwa seluruh isi RAPBD KLU Tahun 2018 tidak ada pergeseran, penambahan, dan penghapusan,” tegasnya.

Lebih lanjut poin yang terakhir yakni diduga adanya persekongkolan antara Banggar DPRD KLU dengan pihak pemerintah (eksekutif) bahwa dengan adanya pertemuan pada tanggal 29 November 2017 di villa/pondok/sekolah milik salah satu pejabat teras k
Kabuoaten Lombok Utara.

Dugaan pemerintah melanggar UU No.23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Permendagri No 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Permendagri No. 33 tahun 2017 tentang Pedoman Pembahsan APBD 2018, dan tata tertib DPRD KLU,” cetusnya.

Maka dari itu lanjut Adam, akibat dari maslah ini, LUCW melayangkan surat pengaduan ke Polda NTB dgn No. Surat 07/II/LUCW- KLU/2018.

“Memang saat ini belum terjadi kerugian negara karena APBD Tahun 2018, karena belum di eksekusi tetap melihat dari proses awal sudah ada indikasi persoalan yang harus kita kawal bersama,” tandas Adam. (EZA)

25
86%
like
1
3%
love
0
0%
haha
1
3%
wow
1
3%
sad
2
6%
angry

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here