LOMBOK UTARA, kanalntb.com – Komisi I DPRD Kabupaten Lombok Utara (KLU) terus memberikan pengawasan terhadap rencana Pemerintah Daerah (Pemda) dalam merealisasikan program Wira Usaha Baru (WUB) tahun 2018.

Bahkan Ketua Komisi I DPRD KLU Adrianto SH, berpesan kepada masyarakat atau penerima aliran dana WUB yang akan di kucurkan oleh pemda,  untuk tidak salah paham dan persepsi pada mekanisme pencairan dan peruntukan anggaran, karena harus sesuai dengan nomenklatur yang tertera pada APBD.

“Di APBD yang tertera itu profosal nama kelompok, jadi harus di kelola berdasarkan kelompok,bukan untuk perorangaan, oleh sebab itu masyarakat jangan salah mengerti, ungkap Adrianto, Senin (12/3).

Politisi Hanura itu mencontohkan,  jika satu jenis usaha yang akan di kelola oleh kelompok masyarakat, misalkan perbengkelan, maka,satu jenis kelompok usaha ini akan di klasipikasikan berdasarkan usaha yang akan di jalankan.

“Logikanya begini, jika 10 orang anggota usaha perbengkelan dalam satu kelompok, maka angaran sebesar Rp3 juta itu akan dikelola secara kolektif oleh kelompok. Dan lokasi usahanya ya di satu tempat, bukan di masing-masing bengkel. Uang Rp3 juta mana cukup beli kompresor,” paparnya.

Lebih jauh Ardianto menjelaskan, tenaga pendamping WUB yang sudah direkrut sebanyak 33 orang, akan bertugas untuk mengawasi setiap kelompok, bukan per orangan.

Sebelumnya, Asisten II Setda Lombok Utara, Ir. Hermanto, mengatakan 33 tenaga pendamping WUB akan bekerja dan ditempatkan sesuai SK.

“Penempatannya sesuai SK. Mereka nantinya tidak hanya bertugas mengawasi pengelolaan keuangan kelompok. Tapi juga banyak hal,” tandasnya. (EZA)

0
0%
like
0
0%
love
0
0%
haha
0
0%
wow
0
0%
sad
0
0%
angry

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here