KSB, kanalntb.com – Berbagai persoalan ketenagakerjaan di Sumbawa Barat kian hari kian kompleks. Salah satunya persoalan PT Bumi Harapan Jaya (BHJ) yang secara terang-terangan melanggar tetapi didiamkan, dan persoalan kebijakan PT AMNT yang melakukan RTK dan terakhir yaitu stand by/merumahkan pekerja.

Selama ini SBSI Sumbawa Barat termasuk Pengurus Komisariat masing-masing telah berusaha berkomunikasi dengan baik dengan pihak manajemen (PT AMNT dan PT BHJ). Mereka diajak berunding, dan beberapa kali mempermaklumkan agar perlunya duduk bersama untuk mencari solusi terbaik terhadap berbagai persoalan yang terjadi dalam hal ketenagakerjaan.

Namun kedua perusahaan tersebut, ternyata tidak punya itikad baik. Selain tidak pernah memenuhi undangan, manajemen juga kerap membuat manuver untuk membangun komunikasi dengan pemerintah.

“Selama ini kami telah berusaha untuk membangun komunikasi baik. Tetapi ternyata justru semakin diinjak-injak,” tegas ketua DPC SBSI KSB, Malikurrahman, SH, Senin (19/2) pagi.

Persoalan ketenagakerjaan di Sumbawa Barat tidak dapat dilihat sebagai persoalan sepele. Karena persoalan ini bukan hanya melibatkan ribuan pekerja, tetapi sekaligus menjadi gambaran komitmen pemerintah provinsi NTB atau pemerintah kabupaten Sumbawa Barat dalam masa transisi industrialisasi di Batu Hijau.

Dalam catatan SBSI KSB, pemerintah provinsi NTB bungkam, sementara pemerintah kabupaten lebih fokus untuk melakukan perekrutan ratusan pekerja daripada fokus untuk memikirkan bagaimana mempertahankan pekerja yang ada di batu hijau. Perlu diketahui, semasa kondisi perusahaan PT AMNT menawarkan program RTK, ada ribuan yang sudah mengambil program itu dengan mekanisme penekanan secara psikologi. Sehingga ada 60-an lebih pekerja yang merupakan tenaga skill memilih bekerja di Papua yang merupakan eks PT NNT/PT AMNT.

“Kondisi ini sangat miris, karena selain menunjukkan bahwa bekerja diluar itu lebih menjanjikan dari pada di daerah sendiri. Ternyata pemerintah masih setengah hati memberikan perlindungan kepada pekerja/buruh,” tandasnya.

“Kami bukan tidak sepakat soal perekrutan, justru mengapresiasi ketika Bupati Sumbawa Barat mau menjadi depan. Tetapi kami juga akan lebih mengapresiasi dan mendorong agar bupati menjadi pahlawan buruh, apabila bupati mau didepan membela buruh dalam persoalan PT AMNT dan PT BHJ,” Imbuhnya.

Untuk itu atas kondisi tersebut, DPC SBSI KSB akan melakukan gerakan protes ketenagkerjaan ke provinsi NTB dengan melakukan aksi long march yang akan digelar pada hari Rabu jam 09.00 wita (mulai) sampai selesai di Mataram.
Aksi long march atau jalan kaki sampai Mataram ini merupakan aksi pembuka sebelum persoalan ini akan dibawa pada kongres SBSI tanggal 8 April mendatang. Jadi apabila pemerintah daerah tidak mempunyai komitmen yang kuat atas persoalan tersebut, maka SBSI akan melakukan aksi besar-besaran di Jakarta pada saat kongres dengan melibatkan seluruh peserta kongres.

Ada beberapa tuntutan dalam aksi long march ini. 1.mendesak DPRD NTB untuk membuat pansus ketenagakerjaan tentang PT AMNT. 2. Mendesak agar PT AMNT mencabut kebijakan stand by/merumahkan karyawan. 3. Mendesak agar PT AMNT tidak memberikan sanksi atas potensi pelanggaran dalam mogok kerja pekerja PT AMNT tertanggal 12 pebruari 2018. 3. Melaksanakan seluruh point PKB 2017-2018. 4. Meminta kepolisain segera Menindaklanjuti laporan PT BHJ atas dugaan pelanggaran PT BHJ. Dan berbagai tuntutan lainnya tentang persoalan ketenagakerjaan di KSB.

Dalam aksi ini, DPC SBSI KSB sudah berkomunikasi dengan korwil NTB dan termasuk DPP SBSI. Bahkan, sebagai bentuk dukungan ketua umum DPP SBSI Prof.Dr.Mukhtar Pakpahan juga berencana datang ke Mataram untuk memberikan dukungan dan pembelaan kepada SBSI KSB dan NTB pada umumnya. (DHEV)

0
0%
like
0
0%
love
0
0%
haha
0
0%
wow
0
0%
sad
0
0%
angry

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here