LOMBOK TENGAH, kanalntb.com – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lombok Tengah ternyata tidak tinggal diam atas putusan Mendagri Nomor 93 Tahun 2017 tentang batas wilayah yang menetapkan Pantai Nambung Desa Buwun Mas, masuk Kecamatan Sekotong Lombom Barat.

Buktinya, Pemkab Loteng telah mempersiapkan dokumen, bukti-bukti dan semua persyaratan gugatan yang akan dilayangkan ke Mahkamah Konstitusi (MK).

“Akhir Februari ini kami pastikan sudah dimasukkan ke MK,” kata Sekda Loteng, HM Nursiah, Selasa (13/2).

Ketika disinggung kenapa telat ajukan gugatan, Nursiah katakan, karena terlalu banyaknya dokumen dan bukti yang harus dikumpulkan, hingga menyebabkan lama. Tapi, itu tidak jadi masalah.

“Yang kita gugat yudicial review soal Permendagri Nomor 93 tahun 2017,” ujarnya.

Menurutnya, keputusan itu dilakukan sepihak. Apalagi, Pemkab Loteng tidak pernah diundang dalam menentukan kesepakatan soal Nambung.

Untuk itu, pihaknya sudah siapkan semua dokumen dan bukti-bukti kalau Nambung masuk Loteng. Seperti, UU Nomor 69 tahun 1958 tentang pembentukan daerah tingkat II dalam wilayah daerah tingkat I Bali, NTB dan Nusa Tenggara Timur (NTT).

Selain itu, dokumen lainya, di antaranya peta tematik, letak wilayah dan historis yang menyatakan Nambung masuk Loteng.

“Kita tunggu saja seperti apa keputusan MK nantinya,” ucapnya.

Sementara Bupati Loteng, HM Suhaili FT dan Wakil bupati Loteng, Lalu Pathul Bahri menyatakan, Nambung harga mati dan tetap milik Loteng.

“Kalau tetap mengklaim milik Lobar, silahkan pemerintah ubah UU Nomor 69 tahun 1958 itu,” tuturnya.

Artinya, ia bukannya permasalahkan terima atau tidaknya atas keputusan Kemendagri RI tersebut. Tapi, acuan di UU Nomor 69 itu. Karena jelas menyatakan Nambung masuk ke Loteng.

“Acuan suah jelas, tapi masih saja ada kebijakan lainnya yang dikeluarkan,” pungkasnya. (DIK)

0
0%
like
0
0%
love
0
0%
haha
0
0%
wow
0
0%
sad
0
0%
angry

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here