MATARAM, kanalntb.com – Upah Minimum Provinsi (UMP) NTB resmi naik. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) NTB H Wildan menyatakan bahwa sesuai keputusan Gubernur NTB, UMP NTB mengalami kenaikan 11,87 persen. Kenaikan ini mengikuti formula yang diatur dalam Peraturan Pemerintah sesuai dengan Pasal 44 ayat 1 dan PP Nomor 78 tahun 2015.
“Berlakunya mulai 2018,” ungkapnya, Rabu (1/11), saat jumpa pers di ruang rapat Disnakertrans NTB.

Wildan menjelaskan, penetapan UMP ini dilakukan setelah sebelumnya Disnakertrans melakukan pertemuan dengan perwakilan pelaku usaha dan Serikat Pekerja Indonesia, Lebih lanjut, kenaikan 11,84 persen tersebut setara dengan Rp 1, 8 juta dari tahun sebelumnya sebesar 10 persen atau Rp 1.6 juta .
“Keputusan ini sudah ditanda tangani Gubernur,” akunya.

Keputusan Pemprov NTB ini sudah final. Penetapan upah minimum Provinsi NTB bagi pekerja ini akan mulai berlaku per 1 Januari 2018 mendatang. Penetapan UMP ini merupakan hasil penambahan upah minimum 2017 dikali tingkat inflasi plus pertumbuhan ekonomi nasional sesuai dengan Pasal 44 ayat 1 dan PP nomor 78 tahun 2015.
‘Setelah ditetapkannya UMP pengusaha atau perusahaan harus membayar upah sesuai dengan yang telah ditetapkan,” tegasnya.

Ia menambahkan, hal ini dipatuhi oleh semua perusahaan maupun instansi di NTB. Jika ditemukan pengusaha atau perusahaan yang membayar upah lebih rendah dari ketentuan, maka perusahaan tersebut dianggap melanggar hukum. Mereka akan dikenakan sanksi pidana sesuai dengan Pasal 158 ayat 1 dan 2 , dengan hukuman penjara 1-4 tahun.
“Serta denda sebesar Rp 100 juta hingga Rp 400 juta,” tutupnya.(k8)

0
0%
like
0
0%
love
0
0%
haha
0
0%
wow
0
0%
sad
0
0%
angry

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here