SUMBAWA BESAR, kanalntb.com – Setiap bentuk aktivitas yang bersifat penggalian atau melakukan usaha pertambangan harus memiliki legalitas sesuai Undang-Undang No 4 Tahun 2009 tentang Minerba.

Hal itu disampaikan Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Sumbawa Paryono SH MH kepada kanalntb.com, di ruang kerjanya, Selasa (7/11).

Paryono menambahkan, kalau memang benar penambangan material di Sungai Rhee itu tidak mengantongi izin, seharusnya segera dihentikan. Kalau tidak, pihak perusahaan yang bertanggung jawab terhadap penambangan itu dapat dikenai sanksi hukum.

“Harusnya ini segera disidik karena aktivitas yang dilakukan sudah cukup lama. Ini juga sudah berkali-kali diberitakan di media. Penyidik bisa melakukan penyelidikan maupun penyidikan karena telah memenuhi unsur,” tandasnya.

Kajari menyarankan kepada pemerintah desa maupun kecamatan untuk tidak semena-mena memberikan izin. Meski penambangan itu untuk pendapatan tambahan warga, tetap harus sesuai aturan hukum yang berlaku. “Jangan justru aturan yang ditabrak. Kami minta camat juga tidak boleh sembarangan memberikan izin. Harus konsultasi dengan bupati. Sebab, izin terkait hal itu merupakan wewenang bupati,” tuturnya.

Dengan demikian, aktivitas ilegal itu juga tidak menimbulkan masalah baru seperti muncul pungutan-pungutan liar. “Jika hal tu terjadi, oknum tersebut terancam dijerat hukum karena banyak aturan yang dilanggar. Dia bisa dikenai UU korupsi, UU Minerba, dan UU Lingkungan Hidup. Jadi harus hati-hati,” pungkasnya. (k9)

0
0%
like
0
0%
love
0
0%
haha
0
0%
wow
0
0%
sad
0
0%
angry

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here