SUMBAWA BESAR, kanalntb.com – Fraksi Golkar DPRD Kabupaten Sumbawa mendesak Ketua DPRD Sumbawa untuk segera melaksanakan Pergantian Antar Waktu (PAW) dua anggota DPRD Sumbawa, yakni Dr. A Rahman Alamudy yang kini menjadi salah satu unsur Pimpinan DPRD Sumbawa dan Agus Salim. 

Pernyataan ini kembali dilontarkan Ketua Fraksi Golkar DPRD Sumbawa, Ahmadul Kosasi, SH pada rapat paripurna DPRD Sumbawa, Kamis (2/11).

Menurut Ahmadul, sesuai dengan Surat Keputusan (SK) Ketua DPD Partai Golkar Sumbawa No. 041/Golkar/8 /2016 tanggal 23 Agustus 2016 tentang pergantian unsur pimpinan dari Partai Golkar hal itu menurutnya harus segera ditindaklanjuti. Karena sangat jelas bahwa dalam surat Ketua DPRD Sumbawa No. 171.3/008/DPRD/1/2017 Tanggal 24 Januari 2017 perihal pergantian pimpinan DPRD Sumbawa yang ditujukan kepada Ketua DPD Partai Golkar Sumbawa,  dan keputusan Mahkamah Agung (MA) wajib hukumnya untuk dilaksanakan oleh Pimpinan DPRD Sumbawa, karena telah memiliki kekuatan hukum tetap.

“Keputusan MA No. 535/TDTSUS/ 2017 Tanggal 5 Juni 2017 telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan menjadi azas hukum yang harus ditaati oleh setiap orang dan dijalankan oleh lembaga manapun,” ujar Ahmadul.

Menanggapi hal ini Ketua DPRD Sumbawa, Lalu Budi Suryata, SP menjelaskan bahwa, kaitan dengan surat masuk sudah menjadi kewajibannya untuk menyampaikan  di paripurna sesuai dengan peraturan DPRD No: 1 Tahun2014 tentang tata tertib DPRD dan setiap surat yang masuk akan dibacakan sebelum proses persidangan dimulai.  

“Alhamdulillah saya sudah bacakan terkait dengan surat dari DPD Partai Golkar Sumbawa yang meminta kami untuk mendorong percepatan  PAW terhadap Dr. A Rahman Alamudy dan Sdr Agus Salim,” kata Budi.

Namun kemudian menyusul adanya surat yang kedua dari Dr. A Rahman Alamudy melalui pengacaranya Rafiq dan Dinda telah menyampaikan keberatan terkait usulan PAW tersebut, dan meminta pimpinan DPRD Sumbawa untuk menunda proses PAW. 

Terkait proses PAW ini, kata Budi, saat ini dalam tahapan konsolidasi, koordinasi, komunikasi dengan para pihak pengambil keputusan untuk menjadi referensi dalam proses pengambilan keputusan. Para pihak dimaksud seperti Bupati Sumbawa, Ketua Pengadilan Negeri,  bahkan rencana  akan ke Biro Hukum provinsi dan Kementerian Dalam Negeri.

“Hasilnya nanti akan menjadi referensi untuk pengambilan keputusan dan menjawab surat yang disampaikan oleh Ketua DPD Partai Golkar Sumbawa. Kami juga sudah diskusikan dan rapat bersama Sekretaris DPRD untuk membentuk tim, sehingga keputusan selanjutnya masih menunggu proses tahapan-tahapan yang dilakukan,” terang Budi.

Ditambahkan, pihaknya berupaya lebih cermat dalam menyikapi hal ini karena konsekuensinya berpeluang untuk digugat oleh kedua belah pihak. 

“Kami berupaya meminimalisir terjadinya itu melalui pola konsolidasi, koordinasi dan komunikasi yang terus kami bangun,” tandasnya (k6)

0
0%
like
0
0%
love
0
0%
haha
0
0%
wow
0
0%
sad
0
0%
angry

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here