SUMBAWA BESAR, kanalntb.com – Proses pemadatan urukan bagian lantai pembangunan pasar Brang Bara Kabupaten Sumbawa
dinilai tidak memenuhi kualifikasi. Seharusnya standar kepadatannya mencapai 85 hingga 90 persen. Namun dari hasil uji lab yang dilakukan oleh tim ahli hanya mencapai 75 hingga 80 persen saja.

Terhadap kondisi tersebut Tim TP4D mengundang tim ahli konstruksi untuk memberikan saran dan masukan.

Ketua Tim TP4D, Erwin Indrapraja, SH, MH menegaskan bahwa persoalan ini bukan merupakan pendampingan tim TP4D, sehingga tidak ada kaitannya dengan kasus urukan, artinya kasus ini masih dalam tahap proses penyelidikan dari Tindak Pidana Khusus (Pidsus) Kejari Sumbawa.

Dikatakan, yang dibahas di dalam rapat dengan tim ahli, PPK dan Jasa Konstruksi adalah kaitannya dengan dampak dari urukan itu. Dimana dampak dari urukan tersebut pastinya akan memengaruhi kualitas pembangunan pasar Brang Bara.

“Entah mnyangkut konstruksi maupun metode pengerjaannya,” ujar Erwin.

Dikatakan, proses pembangunan Pasar Brang Bara terjadi beberapa kendala, sehingga PPK dan bupati meminta agar Tim TP4D untuk melakukan pendampingan dan memberikan pandangan hukum, karena permasalahan ini berkembang begitu pesatnya. Bahkan berbagai argumen muncul, karenanya tim TP4D menggandeng tim tekhnis konstruksi, UNSA, uji lab, jasa konstruksi dan beberapa ahli konstruksi untuk memberikan masukan.

“Dari tim ahli dikupas tentang urukan yang bermasalah ini, apakah urukan yang sudah dilaksanakan itu mampu menopang kontruksi bangunan, bagaimana posisi dan metode yang dikerjakan sedangkan posisi urukan tersebut belum dipadatkan,” kata Erwin.

Dari hasil uji lab disimpulkan bahwa untuk material urukan sudah sesuai dengan kontrak namun metode pengerjaanya yang salah, karena standar kepadatannya tidak memenuhi kriteria dimana nilai kepadatan nya hanya mencapai  68 hingga 70 persen.

“Seharusnya nilai kepadatannya mencapai 80 persen keatas. Sehingga dapat dikatakan proses pemadatan tanah urukan yang dilakukan tidak memenuhi kualifikasi kepadatan, sehingga dikaji lagi dengan melibatkan tim ahli konstruksi,” ungkapnya.

Ditambahkan, terkait rekomendasi tim ahli tersebut Tim TP4D meminta kepada PPK dan kontraktor untuk melaksanakan sesuai rekomendasi tim ahli tersebut.

“Apabila tidak dilaksanakan maka tim TP4D berhak mencabut dan menindak. Namun PT Tiba Papua selaku kontraktor menyanggupinya, termasuk melaksanakan pekerjaan urukan yang belum selesai dikerjakan dengan volume 58 meter kubik.
Pekerjaan itu juga tidak mempengaruhi jangka waktu dan dan anggarannya,” pungkas Erwin.(k6)

0
0%
like
0
0%
love
0
0%
haha
0
0%
wow
0
0%
sad
0
0%
angry

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here