MATARAM, kanalntb.com – Sejumlah elemen masyarakat di Pulau Sumbawa, selama dua hari ini mengadu ke DPRD Nusa Tenggara Barat melaporkan dugaan sejumlah proyek fiktif yang dikerjakan Balai Wilayah Sungai (BWS) Nusa Tenggara Barat.
Aduan pertama datang dari Front Pemuda Peduli Keadilan Pulau Sumbawa, Abdul Hatap yang mempertanyakan pekerjaan pembangunan irigasi tambak penyaring Kecamatan Moyo Utara dan Kecamatan Maronge tahun 2017 dengan anggaran biaya sebesar Rp 9,4 miliar dari APBN di BWS NTB yang dinilai sarat dengan masalah.

Tidak hanya itu, dugaan proyek fiktif lainnya, yakni rehab sporadis jaringan irigasi Desa Penyaring Kecamatan Moyo Utara tahun 2014, sebesar Rp12 miliar dan tahun 2017 sebesar Rp 9 miliar.
“Pekerjaan rehab sporadik jaringan irigasi ini fiktif dan tidak memiliki manfaat bagi masyarakat dan hanya menghambur-hamburkan uang negara,” katanya.

Selain itu, pekerjaan operasional (OP) pemeliharaan embung perampasan, sidementasi, pengecatan, dan lain anggarannya setiap tahun miliaran. Kemudian, rehab sporadis jaringan irigasi Pelita Kecamatan Moyo Hulu tahun anggaran 2016-2017 dengan nilai anggaran Rp 5 miliar juga menurutnya bermasalah.

Pengaduan kedua datang dari LSM Komite Independen Penyelamat Anak Bangsa. Melalui ketuanya Abdul Kadir Jaelani mengeluhkan adanya perubahan titik pengerjaan Rehabilitasi jaringan irigasi (DI) Pela Parado, Kecamatan Monta dan Woha, Kabupaten Bima, yang nilainya mencapai Rp 17 miliar. Di mana, mereka menduga ada dugaan pengurangan volume kegiatan.
“Kita minta ini mendapat perhatian khusus dari pemerintah provinsi dan wakil rakyat di DPRD untuk bisa ditindaklanjuti,” tegas Ketua LSM Komite Independen Penyelamat Anak Bangsa.

Anggota Komisi IV DPRD NTB, Ruslan Turmuzi, yang menanggapi pengaduan itu mengapresiasi kontrol masyarakat atas proyek BWS tersebut.
“Saya minta kepada elemen masyarakat, awasi pekerjaan semua paket proyek. Jangan sampai dialihkan, untuk kepentingan politik. Oleh sebab itu kita akan panggil BWS,” ucapnya.

Sekretaris Komisi IV DPRD NTB, Nurdin Ranggabrani berjanji apa yang menjadi pengaduan dari masyarakat khususnya berkaitan dengan BWS, pihaknya akan memanggil BWS dan Dinas PU Provinsi NTB, untuk mengklarifikasi pertanyaan masyarakat tersebut.
“Besok pagi, Rabu (25/10) kita akan memanggil BWS dan Dinas PU untuk mengklarifikasi hal ini agar semuanya menjadi terang benderang,” tandasnya. (k2)

0
0%
like
0
0%
love
0
0%
haha
0
0%
wow
0
0%
sad
0
0%
angry

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here